Bogor, IDN Times - Di masa keterbukaan publik dewasa ini, anggota DPRD Kabupaten Bogor malah banyak yang belum melapor Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Sehingga belum diketahui jumlah harta kekayaan mereka.
Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat, anggota DPRD Kabupaten Bogor yang melakukan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) hanya 6,56 persen.
Ketua DPRD kabupaten Bogor Rudy Susmanto meyakinkan anggotanya bakal melaporkan LHKPN. Namun, belum dipastikan kapan mereka akan melengkapi LHKPN.
"Saya semua pihak anggota DPRD Kabupaten Bogor pasti melaporkan LHKPN," ungkap Rudy melalui pesan singkat, Rabu, 24 Maret 2021.
Dalam laman resmi KPK yang diakses pada Rabu petang, menayangkan dari 61 wajib lapor LHKPN di DPRD Kabupaten Bogor, baru sembilan anggota dewan yang melaporkan, dan hanya empat di antara mereka yang berkasnya dinyatakan lengkap.
Tingkat pelaporan LHKPN DPRD Kabupaten Bogor tersebut baru sebesar 14,75 persen tingkat nasional, dengan tingkat pelaporan regional 6,56 persen. Angka itu jauh di bawah rata-rata pelaporan LHKPN secara nasional, yakni 83 persen atau 314.090 orang dari total 378.425 wajib lapor LHKPN.
Rudy memperkirakan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bogor akan mengisi LHKPN meski tinggal sisa sepekan batas akhir pengisian.
"Batas waktu pelaporan LHKPN hingga 31 Maret 2021, sampai hari ini belum ada anggota DPRD Kabupaten Bogor yang terlambat untuk melaporkan LHKPN," kata politikus Partai Gerindra itu.