Jakarta, IDN Times - Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Todung Mulya Lubis, menilai, demokrasi di Indonesia saat ini sudah rusak.
Menurutnya, demokrasi dalam kehidupan berbangsa pascareformasi sudah masuk dalam masa kritis.
"Saya sebut critical junction karena inilah momen yang paling menentukan sebetulnya, momen yang sangat kritis dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara terutama setelah reformasi 1998," katanya saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan jelang mendaftarkan gugatan ke MK, Sabtu (23/3/2024).
Todung menegaskan, Pemilu 2024 telah menunjukkan berbagai masalah yang mengindikasikan bahwa kontestasi politik tersebut jadi yang terburuk sejak 1998.
"Karena kita dihadapkan pemilu dan pilpres yang banyak sekali masalahnya untuk tidak mengatakan, this is the worst election in (pemilu paling buruk di) Indonesia. Kalau Anda baca majalah The Economist, di situ dikatakan this is the most undemocratic elections (ini pemilu paling tidak demokratis). Kalau Anda bandingkan dengan 2004, 2009, 2014, dan 2019," tutur dia.
Todung juga mengkritisi pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang cenderung merusak demokrasi. Dia menganggap pemerintah saat ini menunjukkan sikap otoriter.
"Pemerintah yang kecenderungannya otoriter dengan demokrasi yang kita dambakan," ucapnya.
TPN Ganjar-Mahfud meyakini, diajukannya sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai upaya mengembalikan kualitas demokrasi Indonesia.
"Permohonan kami ke MK adalah upaya kita untuk membangun Indonesia kembali dan ini bukan kerja kita terakhir. Bukan upaya kita terakhir. Karena kerja kita akan semakin banyak, makin panjang," jelas Todung.
"Jadi kerjaan kita yang makin panjang ini akan kita lakukan karena kita tidak bisa membiarkan Indonesia tenggelam," imbuh dia.
Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times.