Giliran Mendag Enggartiasto yang Dipanggil KPK untuk Kasus Bowo Sidik

Informasi soal adanya pemberian uang diduga dari Mendag Enggartiasto Lukita ke Bowo Sidik, diungkap kali pertama oleh Majalah Tempo. Dalam pemeriksaan pada 9 April lalu, Bowo disebut mengaku penyidik bahwa ia diberi uang dalam bentuk pecahan Dollar Singapura senilai Rp2 miliar. 

Bowo bercerita uang itu kemudian dijadikan bagian dari Rp8 miliar yang dimasukan ke dalam 400 ribu amplop. Ratusan ribu amplop tersebut kemudian ditemukan oleh penyidik KPK di enam lemari besi di perusahaan bernama Inersia.

Kuasa hukum Bowo Sidik ketika itu, Saut Edward Rajagukguk, mengaku tidak pernah menyampaikan informasi nama Menteri yang bersangkutan ke publik. Ia mengatakan itu merupakan materi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 

"Saya belum tahu kalau klien kami (Bowo Sidik) apakah dapat uang Rp2 miliar dari Mendag Enggartiasto. Pak Bowo hanya bilang dari salah seorang Menteri, tapi dia tidak pernah menyebutkan nama," kata Saut ketika dihubungi oleh IDN Times melalui telepon pada Senin (22/4). 

Usai nama Enggar ramai di ruang publik, tiba-tiba Bowo mengambil keputusan dengan mengganti kuasa hukumnya menjadi Sahala Pandjaitan. Sahala resmi menjadi kuasa hukum Bowo pada Jumat (3/5). 

Melalui kuasa hukumnya yang baru, Bowo mengaku akan mengubah keterangannya yang pernah ia sampaikan ke penyidik. Khususnya yang menyangkut keterangan dari Mendag Enggar dan Direktur PT PLN non aktif, Sofyan Basir. Nama Sofyan ikut terseret, karena ia diduga juga menyebut mantan Dirut PT BRI itu sebagai salah satu pihak yang memberikan duit. 

"Ini surat pencabutan (hak kuasa hukumnya). Jadi, kuasa dari Pak Saut sudah dicabut," kata Sahala di gedung KPK pada (3/5) lalu. 

Setelah KPK berhasil melimpahkan soal penerimaan suap ke Bowo ke pengadilan, kini mereka tengah fokus untuk menggali soal gratifikasi yang diterima anggota Komisi VI DPR itu. Lembaga antirasuah memperkirakan ada duit senilai Rp6,5 miliar yang diterima oleh Bowo Sidik terkait pembahasan dan Peraturan Menteri Perdagangan mengenai lelang gula rafinasi.

"Itu perlu kami klarifikasi," ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah. 

Itu sebabnya dalam beberapa hari terakhir KPK memanggil anggota komisi VI, komisi tempat Bowo bertugas di DPR. Pada Selasa (18/6) kemarin, KPK memanggil Inas Nasrullah Dzubir dan Nasril Bahar. Keduanya diperiksa untuk tersangka Indung. 

Sementara, pada Rabu kemarin, KPK memanggil anggota Komisi VI lainnya yakni M. Haikal. Febri menjelaskan penyidik membutuhkan keterangan soal rapat kerja bersama Kementerian Perdagangan yang membahas aturan gula kristal rafinasi. 

"Penyidik mendalami bagaimana proses rapat-rapat kerja yang dilakukan DPR bersama Kementerian Perdagangan terkait dengan Peraturan Menteri Perdagangan soal gula kristal rafinasi melalui pasar lelang komoditas. Materi dalam rapat itu yang kami klarifikasi," kata mantan aktivis antikorupsi itu. 

Selanjutnya, penyidik KPK akan memanggil anggota DPR lainnya yakni M. Nasir pada bulan ini. Namun, Febri tidak menjelaskan secara spesifik tanggal berapa ia akan dipanggil. 

Sebelumnya, penyidik KPK sempat melakukan penggeledahan pada (4/5) lalu di ruang kerja politisi dari Partai Demokrat tersebut. Penggeledahan di ruangan adik Muhammad Nazaruddin itu dilakukan untuk mengklarifikasi informasi soal dugaan sumber dana gratifikasi yang diterima oleh Bowo. 

Penyidik KPK juga sempat menggeledah ruang kerja Mendag Enggar di Kementerian Perdagangan dan kediaman pribadinya di area Kuningan. Proses penggeledahan di kantor Enggar terjadi pada (29/4) lalu. Salah satu yang digeledah adalah ruang kerja Enggar.

Ketika peristiwa itu terjadi, Menteri dari Partai Nasdem tersebut mengaku tengah tidak berada di kantor. 

"Saya tahu (ada penggeledahan). Tapi saya enggak ada (di ruang kerja)," ujar Enggar ketika dikonfirmasi di kompleks Istana Kepresidenan pada (29/4) lalu. 

Dari penggeledahan di kantor Kemendag, penyidik menyita sejumlah dokumen terkait perdagangan gula. Sementara, penggeledahan di kediaman Enggar terjadi pada (30/4). Namun, ketika dilakukan penggeledahan, tidak ada satu pun benda-benda yang disita oleh penyidik. 

Menurut juru bicara KPK, Febri Diansyah, penggeledahan perlu dilakukan penyidik di kediaman Enggar karena adanya temuan informasi saat proses penyidikan. 

"Ini merupakan bagian dari proses verifikasi beberapa informasi yang berkembang di penyidikan, terutama terkait apakah benar atau tidak tentang sumber dana gratifikasi yang diduga diterima BSP (Bowo Sidik Pangarso)," kata Febri pada (2/5) lalu. 

Sementara, Mendag Enggar sebelumnya sudah membantah telah menyuap Bowo Sidik senilai Rp2 miliar. 

 Duit Rp2 miliar tersebut diduga diberikan oleh Enggar dalam bentuk mata uang dollar Singapura pada 2017 lalu.

Bantahan disampaikan oleh Bowo usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Joko "Jokowi" Widodo di Istana Negara pada Senin (29/4). 

"Apa urusannya saya ngasih duit (ke Bowo Sidik)?," kata Enggar. 

Ia menjelaskan tidak ada kaitan antara dirinya dengan Bowo secara politis, lantaran parpol yang menaungi mereka berbeda. Bowo adalah kader Partai Golkar. Sedangkan, Enggar merupakan kader Partai Nasdem.