Golkar Bantah Bahlil Lahadalia Terlibat Penyadapan Prabowo

06 Nov 2026, 20:47 WIB3 min read

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional Media, Digital dan Semiloka AI di kantor DPP Partai Golkar. (Dokumentasi Partai Golkar)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Sekjen Golkar M. Sarmuji membantah keterlibatan Bahlil Lahadalia dalam dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto dan meminta rumor media sosial yang tak terverifikasi diabaikan.
Sarmuji menyebut enam hingga tujuh ketua umum partai diduga turut menjadi sasaran penyadapan ilegal, yang dinilainya mengkhawatirkan bagi demokrasi dan perlindungan HAM.
Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka penyadapan komunikasi presiden, termasuk Irjen Slamet Uliandi yang disebut memberi izin operasi pemantauan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Kamis (5/11/2026)

Sarmuji mengatakan sedikitnya enam hingga tujuh ketua umum partai politik diduga menjadi sasaran penyadapan ilegal. Ia menilai praktik itu mengancam demokrasi dan perlindungan HAM.

Kamis

Bareskrim Polri menjelaskan Irjen Slamet Uliandi diduga berperan sebagai dewan pembina Monitoring Centre dan memberi izin operasi penyadapan. Empat perwira tinggi telah ditetapkan sebagai tersangka penyadapan komunikasi presiden.

Jumat (6/11/2026)

Sarmuji membantah rumor keterlibatan Bahlil Lahadalia dalam dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Golkar menilai kabar yang tidak dapat diverifikasi tidak perlu ditanggapi.

kini

Rumor bahwa Bahlil menganiaya perempuan yang diduga pacarnya disebut belum terbukti.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Partai Golkar membantah dugaan keterlibatan Ketua Umum Bahlil Lahadalia dalam penyadapan ilegal komunikasi Presiden Prabowo Subianto yang ramai dibicarakan di media sosial.
Who?
Sekjen Golkar M. Sarmuji, Bahlil Lahadalia, Presiden Prabowo Subianto, serta empat perwira tinggi Polri yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri.
Where?
Pernyataan bantahan disampaikan M. Sarmuji di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta. Keterangan mengenai tersangka disampaikan di Mabes Polri.
When?
Sarmuji menyampaikan bantahan pada Jumat, 6 November 2026. Sehari sebelumnya, ia menyebut enam hingga tujuh ketua umum partai diduga menjadi sasaran penyadapan.
Why?
Nama Bahlil dikaitkan dengan narasi media sosial mengenai ketua umum partai yang disebut menggelar rapat dengan belasan jenderal, yang diduga terkait penyadapan Prabowo.
How?
Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka. Menurut Brigjen Suhermanto, Irjen Slamet Uliandi memberi izin operasi pemantauan atau penyadapan yang diajukan Eko Hadi dan Ahrie.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Golkar bilang Bahlil Lahadalia tidak terbukti ikut menyadap Presiden Prabowo. Sarmuji berkata kabar itu cuma rumor dan tidak perlu dipercaya. Polisi sudah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka penyadapan. Sarmuji juga bilang mungkin enam atau tujuh ketua partai lain ikut disadap. Polisi masih mengusut masalah ini.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Penolakan Golkar terhadap rumor yang tidak terverifikasi menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam menilai informasi yang beredar di media sosial. Di saat yang sama, penetapan tersangka dalam dugaan penyadapan menunjukkan adanya proses penanganan hukum, sementara perhatian terhadap perlindungan HAM dan prinsip demokrasi tetap menjadi bagian penting dari pembahasan publik.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M. Sarmuji, membantah rumor soal dugaan keterlibatan Ketua Umum Bahlil Lahadalia dalam penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Nama Bahlil dikait-kaitkan lantaran muncul narasi di media sosial tentang adanya dugaan ketua umum partai yang terlibat dalam aksi tersebut.

Dalam narasi yang mencuat di media sosial itu, ketua umum parpol tersebut diisukan melakukan rapat koordinasi dengan belasan jenderal yang belakangan ditangkap karena diduga menyadap komunikasi Prabowo. Publik menduga ketua umum yang dirumorkan itu adalah Bahlil.

Sarmuji mengatakan, kabar burung yang tak bisa dikonfirmasi tak perlu direspons.

"Sesuatu yang tidak bisa dikonfirmasi sebenarnya tak perlu dihiraukan," ujar Sarmuji di kantor DPP Partai Golkar pada Jumat (6/11/2026).

Dia kemudian mencontohkan Bahlil yang juga pernah diterpa rumor miring mengenai dugaan penganiayaan seorang perempuan hingga mengalami luka-luka. Sarmuji mengatakan, saat ini partai besar tidak hanya Golkar, tetapi juga ada PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerindra.

"Kalau ketua umum partai besar yang menganiaya pacarnya itu harusnya satu dari tiga itu ya," kata dia.

1. Rumor yang tidak terverifikasi enggan ditanggapi Golkar

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, resmi melantik 198 pengurus DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Minggu (25/10/2026). IDN Times/Darsil Yahya

Sarmuji mengatakan, rumor mengenai Bahlil menganiaya perempuan karena diduga pacarnya hingga kini tak terbukti. Sebab, belakangan penganiayaan kekasih itu diketahui dilakukan oleh ketua umum partai kecil yang tak lolos parlemen.

Menurut dia, isu keterlibatan Bahlil dalam perkara penyadapan ini pun seperti informasi hoaks tentang penganiayaan tersebut.

"Nah, sekarang jangan-jangan juga gitu, partai besar. Partai besarnya siapa, kita gak tahu dan sebenarnya hal yang seperti itu di-skip saja karena tidak terkonfirmasi dan kebenarannya tidak bisa diverifikasi," ujar dia.

2. Sarmuji sebut enam hingga tujuh ketua umum parpol ikut jadi korban penyadapan

ilustrasi penyadapan ponsel (unsplash.com/@privecstasy)

Sebelumnya, Sarmuji mengungkapkan dugaan penyadapan juga dialami sejumlah ketua umum partai politik di Indonesia. Sedikitnya enam hingga tujuh ketum parpol disebut menjadi sasaran penyadapan ilegal tersebut.

Oleh sebab itu, kata Sarmuji, informasi mengenai penyadapan terhadap para pimpinan partai politik tersebut perlu menjadi perhatian serius.

Menurut dia, praktik penyadapan ilegal tidak sejalan dengan prinsip negara demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).

"Katanya semua ketum parpol, paling gak ada enam atau tujuh ketum parpol disadap. Tentu ini juga secara politik. Ini artinya tanda yang tidak baik untuk sebuah negara demokrasi. Apalagi kita ada hak asasi manusia yang harus kita lindungi," kata Sarmuji, Kamis (5/11/2026).

3. Bareskrim Mabes Polri tetapkan 4 perwira tinggi jadi tersangka

Presiden Prabowo Subianto ketika menerima Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang ketika itu masih menjabat Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) di Istana Kepresidenan. (Dokumentasi Biro Pers Istana)

Bareskrim Mabes Polri telah menetapkan empat perwira tinggi di kepolisian sebagai tersangka penyadapan komunikasi presiden. Tersangka terbaru yang diumumkan yakni Irjen Slamet Uliandi yang sempat menduduki posisi Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri.

Tiga tersangka lainnya yang sudah diumumkan ke publik yakni:

1. Jenderal Listyo Sigit Prabowo (mantan Kapolri)

2. Irjen Ahrie Sonta Nasution (Kadivkum Polri)

3. Irjen Eko Hadi Santoso (Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri)

Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Suhermanto, mengatakan, peran Slamet dalam dugaan operasi penyadapan itu adalah sebagai dewan pembina pusat pemantuaan atau Monitoring Centre (MC). Dia memberikan izin setiap operasi yang dilakukan Kepala Bagian Pemantauan, Eko Hadi dan Ahrie.

"Sampai dengan saat ini, Kabag Mon yaitu tersangka EH dan AS, jika akan melaksanakan provisioning ataupun penyadapan, harus mendapat izin dari Saudara SU," ujar Suhermanto saat memberikan keterangan pers di Mabes Polri pada Kamis.