1. Jenderal Listyo Sigit Prabowo (mantan Kapolri)
Golkar Bantah Bahlil Lahadalia Terlibat Penyadapan Prabowo
3 min read
Intinya Sih
Timeline
5W1H
Gini Kak
Sisi Positif
- Sekjen Golkar M. Sarmuji membantah keterlibatan Bahlil Lahadalia dalam dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto dan meminta rumor media sosial yang tak terverifikasi diabaikan.
- Sarmuji menyebut enam hingga tujuh ketua umum partai diduga turut menjadi sasaran penyadapan ilegal, yang dinilainya mengkhawatirkan bagi demokrasi dan perlindungan HAM.
- Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka penyadapan komunikasi presiden, termasuk Irjen Slamet Uliandi yang disebut memberi izin operasi pemantauan.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M. Sarmuji, membantah rumor soal dugaan keterlibatan Ketua Umum Bahlil Lahadalia dalam penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Nama Bahlil dikait-kaitkan lantaran muncul narasi di media sosial tentang adanya dugaan ketua umum partai yang terlibat dalam aksi tersebut.
Dalam narasi yang mencuat di media sosial itu, ketua umum parpol tersebut diisukan melakukan rapat koordinasi dengan belasan jenderal yang belakangan ditangkap karena diduga menyadap komunikasi Prabowo. Publik menduga ketua umum yang dirumorkan itu adalah Bahlil.
Sarmuji mengatakan, kabar burung yang tak bisa dikonfirmasi tak perlu direspons.
"Sesuatu yang tidak bisa dikonfirmasi sebenarnya tak perlu dihiraukan," ujar Sarmuji di kantor DPP Partai Golkar pada Jumat (6/11/2026).
Dia kemudian mencontohkan Bahlil yang juga pernah diterpa rumor miring mengenai dugaan penganiayaan seorang perempuan hingga mengalami luka-luka. Sarmuji mengatakan, saat ini partai besar tidak hanya Golkar, tetapi juga ada PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerindra.
"Kalau ketua umum partai besar yang menganiaya pacarnya itu harusnya satu dari tiga itu ya," kata dia.
1. Rumor yang tidak terverifikasi enggan ditanggapi Golkar
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, resmi melantik 198 pengurus DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Minggu (25/10/2026). IDN Times/Darsil Yahya Sarmuji mengatakan, rumor mengenai Bahlil menganiaya perempuan karena diduga pacarnya hingga kini tak terbukti. Sebab, belakangan penganiayaan kekasih itu diketahui dilakukan oleh ketua umum partai kecil yang tak lolos parlemen.
Menurut dia, isu keterlibatan Bahlil dalam perkara penyadapan ini pun seperti informasi hoaks tentang penganiayaan tersebut.
"Nah, sekarang jangan-jangan juga gitu, partai besar. Partai besarnya siapa, kita gak tahu dan sebenarnya hal yang seperti itu di-skip saja karena tidak terkonfirmasi dan kebenarannya tidak bisa diverifikasi," ujar dia.
2. Sarmuji sebut enam hingga tujuh ketua umum parpol ikut jadi korban penyadapan
ilustrasi penyadapan ponsel (unsplash.com/@privecstasy) Sebelumnya, Sarmuji mengungkapkan dugaan penyadapan juga dialami sejumlah ketua umum partai politik di Indonesia. Sedikitnya enam hingga tujuh ketum parpol disebut menjadi sasaran penyadapan ilegal tersebut.
Oleh sebab itu, kata Sarmuji, informasi mengenai penyadapan terhadap para pimpinan partai politik tersebut perlu menjadi perhatian serius.
Menurut dia, praktik penyadapan ilegal tidak sejalan dengan prinsip negara demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).
"Katanya semua ketum parpol, paling gak ada enam atau tujuh ketum parpol disadap. Tentu ini juga secara politik. Ini artinya tanda yang tidak baik untuk sebuah negara demokrasi. Apalagi kita ada hak asasi manusia yang harus kita lindungi," kata Sarmuji, Kamis (5/11/2026).
3. Bareskrim Mabes Polri tetapkan 4 perwira tinggi jadi tersangka
Presiden Prabowo Subianto ketika menerima Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang ketika itu masih menjabat Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) di Istana Kepresidenan. (Dokumentasi Biro Pers Istana) Bareskrim Mabes Polri telah menetapkan empat perwira tinggi di kepolisian sebagai tersangka penyadapan komunikasi presiden. Tersangka terbaru yang diumumkan yakni Irjen Slamet Uliandi yang sempat menduduki posisi Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri.
Tiga tersangka lainnya yang sudah diumumkan ke publik yakni:
2. Irjen Ahrie Sonta Nasution (Kadivkum Polri)
3. Irjen Eko Hadi Santoso (Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri)
Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Suhermanto, mengatakan, peran Slamet dalam dugaan operasi penyadapan itu adalah sebagai dewan pembina pusat pemantuaan atau Monitoring Centre (MC). Dia memberikan izin setiap operasi yang dilakukan Kepala Bagian Pemantauan, Eko Hadi dan Ahrie.
"Sampai dengan saat ini, Kabag Mon yaitu tersangka EH dan AS, jika akan melaksanakan provisioning ataupun penyadapan, harus mendapat izin dari Saudara SU," ujar Suhermanto saat memberikan keterangan pers di Mabes Polri pada Kamis.
