Golkar Sebut 6-7 Ketum Parpol Jadi Target Penyadapan Ilegal Listyo dkk

Menurut Sarmuji, polisi harus menindak tegas para pelaku dalam kasus penyadapan ilegal tersebut bila berdasarkan hasil penyelidikan tindakan mereka telah mengarah ke makar.

Namun, kata dia, kasus penyadapan ilegal tersebut tidak bisa langsung disimpulkan sebagai upaya makar karena harus dibuktikan secara hukum.

"Ya, kalau tergantung polisi, Pak Polisi kalau mengindikasikan makar ya, itu makar gitu lho. Kan tergantung pembuktiannya ya. Kalau memang itu terbukti makar, ya tentu harus ditindak tegas," kata dia.

Menteri Perindustrian itu mengatakan, kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo oleh Listyo Sigit harus menjadi pelajaran penting.

Dia menegaskan, kasus seperti ini tidak boleh terulang kembali. Jangan ada cerita kedua kalinya seorang Kepala Negara disadap secara ilegal.

"Karena ini ini pelajaran, enggak boleh ada lagi ke depan seorang kepala negara disadap itu gak boleh, gak pernah terjadi lagi. Kita harus pastikan itu tidak akan pernah terjadi lagi," kata dia.

Bareskrim Polri menetapkan tiga jenderal kepolisian sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat negara, politisi, media, ormas, LSM, dan pengusaha sepanjang tahun 2025–2026. Teranyar, Bareskrim Polri juga menetapkan Irjen Slamet Uliandi, selaku Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri sebagai tersangka baru dalam kasus ini.

Keempat tersangka tersebut adalah Jenderal Polisi (Purn) Listyo Sigit Prabowo (mantan Kapolri yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Presiden/KSP), Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (Kepala Divisi Hukum/Kadivkum Polri), Irjen Pol Eko Hadi Santoso (Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri, mantan Direktur Tipidnarkoba Bareskrim Polri), dan Irjen Slamet Uliandi, Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri.