Gubernur Kalsel: Gugatan LPRI Terkait PSU Banjarbaru ke MK Tak Tepat

08 Mei 2025, 19:05 WIB

Yosafat Diva Bayu Wisesa

Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), H Muhidin (dok. Istimewa)

Intinya sih...

Gubernur Kalsel menilai gugatan LPRI terkait hasil PSU Pilkada Banjarbaru tidak tepat karena dirinya dan jajaran kepengurusan LPRI bersifat netral.
Netralitas pemerintah provinsi, Polda, dan Pangdam di Kalsel terkait dengan PSU Pilkada Banjarbaru dipastikan oleh Gubernur Kalsel.
Gubernur Kalsel meminta agar dirinya dan jajaran Forkompida dikeluarkan dari kepengurusan LPRI sebagai Dewan Kehormatan jika LPRI tetap ingin menggugat hasil PSU Pilkada Banjarbaru.

Jakarta, IDN Times - Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), H Muhidin menilai gugatan yang dilayangkan oleh Lembaga Pengawas Reformasi Indonesia (LPRI) Kalsel terkait hasil pemilihan suara ulang (PSU) Pilkada Banjarbaru yang telah memenangkan pasangan nomor urut 1, Erna Lisa Halaby–Wartono tidak tepat.

Menurut Muhidin, hal itu lantaran dirinya berserta Kapolda Kalsel, pangdam VI Mulawarman yang diwakili oleh 101 Antasari, Ketua Kajati Kalimantan Selatan, Ketua DPRD Kalimantan Selatan dan Kesbangpol Kalimantan Selatan berada di kepengurusan LPRI sebagai dewan kehormatan.

“Artinya, kalau ada pengajuan gugatan yang di dalamnya ada Dewan Kehormatan, yang tidak lain kami yang disebutkan tadi, tidak sepantasnya LPRI yaitu Lembaga Pengawas Reformasi Indonesia, menggugat perkara ke MK. Sedangkan kami pemerintah Kalsel, TNI, dan Polri termasuk lembaga atau institusi yang netral,” kata dia dalam keterangannya Kamis (8/5/2025).

1. Jamin netralitas jajaran pemerintah provinsi, Polda, dan Pangdam di Kalsel

Ilustrasi logistik pemilu dan pilkada (ANTARA FOTO/Erlangga Bregas Prakoso)

Ia pun memastikan netralitas jajaran pemerintah provinsi, Polda dan Pangdam di Kalsel terkait dengan PSU Pilkada Banjarbaru. Ia pun menyayangkan opini negatif yang dibuat pakar hukum Denny Indrayana terkait ketidaknetralan dalam PSU Pilkada Banjarbaru.

“Seharusnya bapak Denny Indrayana sudah mengetahui bahwa pemerintah bersama TNI Polri termasuk lembaga yang netral. Jadi kalau LPRI menggugat ke MK tidak sepatutnya kami berada dalam kepengurusan itu sebagai Dewan Kehormatan,” jelas dia.

2. LPRI diminta batalkan gugatan ke MK

Gedung Mahkamah Konstitusi (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Lebih lanjut, ia menegaskan, apabila LPRI ingin melakukan gugatan ke MK terkait dengan hasil PSU Pilkada Banjarbaru yang telah memenangkan pasangan nomor urut 1, Erna Lisa Halaby–Wartono maka sebaiknya dirinya berserta jajaran Forkompida dikeluarkan dari kepengurusan sebagai dewan kehormatan.

“Kalau LPRI-nya tetap mau menggugat juga, seharusnya kami sebagai pemerintah dan TNI POlri harus dikeluarkan dari SK kepengurusan LPRI sebagai Dewan Kehormatan,” tegas dia.

Ia pun mengingatkan kepada Denny Indrayana, bahwa permintaan dirinya berserta jajaran Forkompida agar LPRI dapat membatalkan gugatan ke MK terkait PSU Pilkada Banjarbaru merupakan hal yang wajar.

“Wahai Denny, bahwa kami sebagai Dewan Kehormatan, wajar kami memerintahkan untuk mencabut gugatan di MK, karena kami termasuk dalam kepengurusan LPRI tersebut. jadi kepada pak Denny untuk tidak menggiring opini di masyarakat,” imbuh dia.

3. MK terima dan register permohonan sengketa PSU Pilkada Banjarbaru

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) RI di Jakarta Pusat (dok. MK)

Diketahui, MK menerima dan meregister dua permohonan sengketa hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Banjarbaru. Kedua permohonan tersebut dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik pada Rabu (7/5/2025).

Permohonan pertama diajukan oleh Udiansyah selaku pemilih di Banjarbaru dengan nomor registrasi 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025, yang menunjuk Denny Indrayana sebagai kuasa hukum. Permohonan kedua berasal dari LPRI Kalsel selaku lembaga pemantau pemilu dengan nomor registrasi 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025, yang memberi kuasa kepada Muhamad Pazri.

Kedua pemohon meminta MK mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 1, Erna Lisa Halaby-Wartono, yang ditetapkan sebagai pemenang saat rekapitulasi hasil PSU. Mereka menduga pasangan ini melakukan praktik kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif sehingga melanggar prinsip bebas dan adil dalam pemilihan.