Gubernur Kalteng Teken Komitmen Tindak Lanjut Aspirasi Mahasiswa-Buruh
- Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menandatangani komitmen menindaklanjuti aspirasi mahasiswa dan buruh terkait hak pekerja serta kondisi sosial masyarakat.
- Pemerintah Provinsi Kalteng akan mempelajari dan mengakomodasi rekomendasi yang relevan sesuai aturan dan kewenangan daerah sebelum diterapkan.
- Aliansi Anak Buruh berjanji terus mengawal agar rekomendasi mereka benar-benar diwujudkan dalam kebijakan yang berpihak pada masyarakat dan pekerja.
Palangka Raya, IDN Times - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustiar Sabran, berkomitmen langsung menindaklanjuti aspirasi mahasiswa dan pemuda dari Aliansi Anak Buruh, dalam hal rekomendasi kebijakan, berkaitan dengan hak-hak buruh dan kondisi sosial masyarakat. Ini setelah Gubernur Agustiar Sabran menerima aspirasi mahasiswa, dalam aksi yang digelar Aliansi Mahasiswa Anak Buruh Jilid II di depan Kantor Gubernur Kalteng, Senin (11/5/2026).
Bukti komitmen Gubernur Agustiar Sabran bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng terhadap aspirasi Aliansi Mahasiswa Anak Buruh dibuktikan lewat penandatanganan di punggung Sang Gubernur.
Gubernur Agustiar Sabran menghormati penyampaian aspirasi yang dilakukan mahasiswa karena merupakan bagian dari proses demokrasi yang harus dihargai pemerintah.
“Ini anak-anak kami juga, tentu harus kita hargai. Apa yang mereka sampaikan tadi memang bagian dari demokrasi,” ujarnya.
1. Menindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku
Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng itu menegaskan seluruh rekomendasi tetap harus melalui proses pembahasan dan penyesuaian dengan aturan yang berlaku.
Ia menyebut tidak semua usulan bisa langsung diterapkan dalam waktu singkat karena pemerintah harus mempertimbangkan regulasi serta kewenangan yang dimiliki daerah.
“Semua ada prosesnya. Nanti akan kami pelajari dan tindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku,” katanya.
2. Pemerintah akan mengakomodasi poin-poin rekomendasi
Meski demikian, Gubernur Agustiar Sabran memastikan pemerintah akan mengakomodasi poin-poin rekomendasi yang dinilai relevan dan memungkinkan untuk dijalankan di daerah.
“Kami tentu melihat mana yang sesuai dengan kondisi dan aturan di Indonesia. Kalau ada yang di luar kewenangan daerah atau tidak sesuai regulasi, tentu tidak bisa langsung diterapkan,” tambahnya.
3. Kawal rekomendasi
Sementara itu, Koordinator Aksi Aliansi Anak Buruh, Bintang, mengatakan pihaknya akan terus mengawal rekomendasi yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah.
Ia berharap aspirasi yang disampaikan mahasiswa tidak hanya diterima secara simbolis, tetapi benar-benar diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat dan pekerja.
“Kami berharap seluruh rekomendasi yang sudah disampaikan bisa direalisasikan dan benar-benar diperhatikan pemerintah,” tandasnya. (WEB)
