Tim pemenangan RIDO dari 16 partai politik ketika memberikan keterangan pers. (Dokumentasi tim media RIDO)
Sebelumnya, Sekretaris Tim Pemenangan RIDO, Basri Baco, mengungkap adanya dugaan kecurangan dalam distribusi undangan memilih (formulir C6) di wilayah DKI Jakarta.
Beberapa laporan yang diterima dari masyarakat mengindikasikan, warga yang terdaftar dalam DPT tidak menerima undangan untuk memilih. Fenomena ini menimbulkan kecurigaan ada upaya untuk menghambat partisipasi pemilih, khususnya di wilayah yang menjadi basis suara RIDO.
Selain itu, Baco mengatakan, tidak sedikit laporan yang masuk ke Bawaslu terkait dengan tidak diterimanya undangan memilih oleh warga yang seharusnya berhak memilih.
Laporan ini datang dari beberapa wilayah di Jakarta yang mengindikasikan bahwa distribusi undangan tersebut terlambat atau bahkan tidak sampai kepada pemilih sama sekali. Para pihak yang melaporkan kejadian ini merasa hak pilih mereka hilang tanpa alasan yang jelas.
"Dugaan kami ada unsur kesengajaan dalam hal ini. Sebagian besar laporan berasal dari wilayah yang merupakan basis pendukung Ridwan Kamil. Kami khawatir, ada upaya untuk menahan atau tidak membagikan undangan memilih kepada mereka, sehingga para pendukung kami tidak bisa menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS)," ujar Baco dalam jumpa pers di Kantor DPD Golkar DKI Jakarta, Selasa (3/12/2024).
Baco menilai, KPPS yang tidak profesional jadi faktor partisipasi pemilih di Pilkada 2024 menurun. Ia menyayangkan, di Pilkada 2024 ini yang membagikan formulir C6 (surat undangan pemungutan suara) kepada pemilih ialah KPPS.
Petugas KPPS itu dianggap kurang memahami bagaimana warga sekitar yang akan mencoblos. Sehingga mereka kewalahan dan mengakibatkan formulir C6 banyak yang tidak sampai ke masyarakat. Padahal sebelumnya yang mengirimkan undangan untuk memilih ialah RT dan RW.
"Alhasil banyak warga yang tidak menerima (formulir C6) banyak warga yang tidak menerima dan yang menerima yang seharusnya (dapat undangan dua sampai empat hari sebelumnya pilkada, mereka rata-rata terimanya adalah satu atau dua hari sebelum pilkada. Ini salah satu faktor utama yang membuat kurangnya partisipasi peserta atau warga DKI Jakarta di pilkada kemarin," ucap Baco.