Haji 2026: Seluruh Jemaah Indonesia Sudah di Arafah untuk Wukuf

Anggota Komisi VIII DPR ini menjelaskan, Muzdalifah merupakan lokasi transit terbuka untuk mabit (bermalam) dengan fasilitas yang sangat terbatas. Ia menilai, keterlambatan pengangkutan jemaah atau adanya jemaah yang tercecer berakibat fatal bagi keselamatan jiwa karena faktor kelelahan fisik yang ekstrem.

"Kepadatan jutaan manusia, serta sengatan cuaca panas Arab Saudi menjadi ancaman nyata, khususnya bagi jemaah lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, dan jemaah risiko tinggi (risti),” ujar Legislator PKB itu.

Ia juga mendorong petugas di lapangan agar melakukan penyisiran secara menyeluruh demi memastikan tidak ada satu pun jemaah yang tertinggal, baik di Arafah maupun di Muzdalifah.

Khusus di Muzdalifah, pemerintah harus memastikan armada bus mampu mengangkut seluruh jemaah menuju Mina secara disiplin dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Guna meminimalisasi risiko kelelahan massal di Muzdalifah, Kiai Maman meminta koordinasi pelaksanaan skema murur—yakni pergerakan bus jemaah melintasi Muzdalifah tanpa turun dan langsung menuju Mina—harus dieksekusi secara presisi. Mekanisme ini harus didukung dengan akurasi data jemaah lansia dan risti yang matang agar tidak menimbulkan kebingungan di jalur evakuasi.

"Petugas haji juga wajib memastikan jemaah yang masuk skema murur tetap mendapatkan pendampingan dan pelayanan optimal utamanya dari sisi kesehatan,” katanya.

Menurut maman, keberhasilan penyelenggaraan puncak haji tidak hanya diukur dari kelancaran ritual ibadah, melainkan juga kemampuan petugas dalam memastikan keselamatan seluruh jemaah di setiap tahapan perjalanan.

Ia meminta petugas haji memberikan pelayanan terbaik dengan melakukan pendampingan intensif, khususnya kepada jemaah lanjut usia maupun jemaah yang membutuhkan bantuan khusus, agar tidak ada jemaah Indonesia yang tercecer dalam fase krusial ini.

"Armuzna adalah fase krusial di mana risiko kesehatan jamaah benar-benar diuji sehingga harus mendapatkan pelayanan spesial dari petugas,” kata Legislator Dapil Jabar itu.

Anggota Timwas Haji DPR RI 2026 Fraksi PKS, Nasir Djamil mengungkapkan, persoalan klasik kembali berulang dari penyelenggaraan haji tahun-tahun sebelumnya. Masalah utama yang menjadi sorotan tajam meliputi ketidakpastian jadwal armada bus penjemput jemaah serta manajemen distribusi konsumsi siap makan (ready to Eat) yang dinilai belum berjalan dengan optimal. Ia menegaskan, hambatan-hambatan tersebut memerlukan perhatian dan penanganan yang serius dari pihak penyelenggara.

Menurut Nasir, kendala operasional ini berakar dari kurangnya kesiapan dari pihak pemerintah, dalam hal ini unsur kementerian terkait selaku penanggung jawab operasional penyelenggaraan ibadah haji Republik Indonesia. Ketidaksiapan sistem mitigasi di lapangan berdampak langsung pada kondisi fisik jemaah yang seharusnya fokus mempersiapkan diri menghadapi fase wukuf.

"Kami menyadari bahwa tidak mudah untuk mengurus ratusan ribu jemaah haji yang dari berbagai macam provinsi, bahkan di seluruh provinsi di Indonesia ini. Tapi paling tidak, pengalaman bertahun-tahun kita mengelola haji ini kan akan bisa membuat kita melakukan semacam mitigasi, mengurangi risiko terkait dengan potensi-potensi masalah yang akan dihadapi oleh jemaah haji," kata dia.