- Mohammad Irfan Yusuf (Menhaj) sebagai Amirul Hajj
- Dahnil Anzar Simanjuntak (Wamenhaj) sebagai Naib Amirul Hajj
- Muhaimin Iskandar (Menko Pemberdayaan Masyarakat)
- Komjen Pol (Purn) Suntana (Wamen Perhubungan)
- Prof. Muhadjir Effendy (Penasihat Presiden Bidang Haji)
- Prof. Zainuddin (Rektor UIN Malang) selaku Sekretaris Amirul Hajj
- Prof. Ari Kuncoro (Rektor Universitas Indonesia)
- Jusuf Hamka atau Babah Alun (Tokoh pengusaha)
- Prof. Asrorun Niam Sholeh (Perwakilan MUI/PBNU)
Ini Daftar Tim Amirul Hajj dan Pengawas Haji DPR RI 2026
Intinya Sih
Gini Kak
- Pemerintah membentuk Tim Amirul Hajj 2026 yang berperan sebagai perwakilan resmi negara untuk diplomasi dengan Arab Saudi serta mengendalikan layanan dan mitigasi krisis selama ibadah haji.
- Tim Amirul Hajj dibagi menjadi tiga kelompok kerja dipimpin oleh pejabat tinggi seperti Mohammad Irfan Yusuf, Dahnil Anzar Simanjuntak, dan Muhaimin Iskandar, melibatkan akademisi serta tokoh masyarakat.
- DPR RI membentuk Timwas Haji 2026 untuk mengawasi pelayanan jemaah di Tanah Suci, menyoroti kesiapan fasilitas, kepadatan jemaah, serta memastikan peningkatan kualitas layanan dibanding tahun sebelumnya.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Is this "Intinya Sih" helpful?
Jakarta, IDN Times - Penyelenggaraan ibadah haji 2026 melibatkan sejumlah pejabat negara yang tergabung dalam Tim Amirul Hajj dan Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI.
Kedua tim ini memiliki tugas berbeda, mulai dari diplomasi dengan pemerintah Arab Saudi, hingga mengawasi pelayanan jemaah haji Indonesia selama berada di Tanah Suci.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan Amirul Hajj merupakan representasi resmi negara yang bertugas melakukan diplomasi dengan pemerintah Arab Saudi.
"Amirul Hajj atau Misi Haji Indonesia merupakan representasi resmi negara yang bertugas melakukan diplomasi dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, sebagai tuan rumah penyelenggaraan ibadah haji," kata Dahnil, Minggu (24/5/2026).
Selain fungsi diplomasi, tim juga bertugas melakukan pengendalian layanan dan mitigasi krisis menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
Table of Content
1. Tim Amirul Hajj 2026 dibagi tiga kelompok
Dahnil mengatakan Tim Amirul Hajj 2026 langsung menjalankan koordinasi setibanya di Arab Saudi. Tim dibagi ke dalam tiga kelompok kerja untuk menjalankan tugas diplomasi dan pengawasan layanan haji Indonesia.
“Hari ini kami langsung melakukan kegiatan dan koordinasi. Tiga tim ini sudah berbagi tugas berdasarkan arahan Pak Menteri untuk melakukan diplomasi sesuai bidangnya masing-masing,” kata Dahnil di Jeddah.
Dahnil menjelaskan, Tim KH Hasyim Asy’ari dipimpin langsung olehnya. Sementara Tim KH Ahmad Dahlan dipimpin Menteri Haji dan Umrah (Menhaj), Mohammad Irfan Yusuf dan Tim HOS Tjokroaminoto dipimpin Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar.
Berdasarkan struktur yang dihimpun, Tim Amirul Hajj 2026 diisi sejumlah pejabat negara, akademisi, hingga tokoh organisasi keagamaan. Beberapa nama yang tergabung dalam Tim Amirul Hajj antara lain:
Selain itu, tim juga diisi perwakilan organisasi masyarakat Islam dan unsur tokoh masyarakat lainnya.
2. DPR bentuk Timwas Haji 2026
Selain Tim Amirul Hajj, DPR RI juga telah membentuk Timwas Haji 2026 untuk memantau penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, mengungkapkan pembentukan timwas merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap pelayanan jemaah haji Indonesia selama berada di Tanah Suci.
Timwas DPR bertugas mengawasi berbagai aspek pelayanan, mulai dari akomodasi, transportasi, konsumsi, hingga kesiapan layanan menjelang puncak ibadah haji atau Armuzna.
Timwas Haji DPR RI dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal.
Adapun, sejumlah anggota DPR RI juga turut terlibat dalam pengawasan haji tahun ini, di antaranya Maman Imanulhaq, Sari Yuliati, Andre Rosiade, dan Atalia Praratya.
3. Timwas soroti kesiapan layanan jemaah haji
Mengutip dari laman DPR RI, Timwas DPR menyoroti kesiapan layanan jemaah Indonesia, terutama terkait kepadatan jemaah, fasilitas penginapan, serta mobilitas saat puncak ibadah haji.
DPR juga meminta pemerintah memastikan seluruh layanan berjalan optimal, agar jemaah Indonesia dapat beribadah dengan aman dan nyaman selama berada di Tanah Suci.
Timwas Haji DPR RI kini memfokuskan pengawasan di Makkah, terutama terkait layanan pemondokan dan persiapan puncak haji di Armuzna.
Cucun mengatakan pelaksanaan haji 2026 mengalami banyak perbaikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Menurut dia, salah satu perubahan terlihat dari proses verifikasi kapasitas tenda syarikah yang kini dilakukan lebih ketat dan transparan.
“Dulu kita kadang-kadang sama pemilik tenda syarikah itu dibilang isinya 100 padahal cuma 50. Sekarang betul-betul dicek. Kasurnya dicek satu-satu,” kata Cucun dikutip dari laman DPR RI, Senin.
Meski begitu, DPR masih menemukan sejumlah catatan terkait jarak hotel dan fasilitas penginapan jemaah. Temuan tersebut disebut akan menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan haji tahun berikutnya.
