Hakordia 2024, Ketua DPR: Pemberantasan Korupsi Tak Boleh Dipolitisasi
Jakarta, IDN Times - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan, agar tidak ada politisasi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sehingga kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus terjaga.
Hal tersebut disampaikan Puan Maharani bertempat dengan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia dengan tema "Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju".
"Saya harap tidak ada politisasi dalam proses pemberantasan korupsi, sehingga kepercayaan publik terhadap KPK dapat terus terjaga," kata Puan, di Jakarta, Senin (9/12/2024).
1. KPK harus adil dan transparan
Mantan Menko PMK itu meminta penegakan hukum oleh KPK berjalan secara adil dan transparan. Menurut Puan, korupsi adalah masalah genting yang harus diberantas dengan benar.
Puan mengingatkan, agar penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK dilakukan secara bebas tanpa adanya upaya intervensi politik. Menurut dia, politisasi hanya akan menciderai rasa keadilan masyarakat.
“Pemerintah, melalui KPK, harus memastikan bahwa penegakan hukum berjalan dengan adil, transparan, dan bebas dari intervensi politik. Politisasi hanya akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi dan mencederai rasa keadilan masyarakat,” tutur dia.