Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Harga Minyak Dunia Melonjak, Menhaj: Ongkos Maskapai Haji Belum Naik
Menteri Haji dan Umrah (Menhaj), Irfan Yusuf (IDN Times/Ilman Nafi'an)
  • Menhaj memastikan hingga kini maskapai mitra haji belum mengajukan kenaikan harga meski harga minyak dunia naik, karena kontrak penerbangan masih berlaku sesuai kesepakatan sebelumnya.
  • Kementerian Haji dan Umrah menyiapkan skenario pembatalan haji 2026 jika keamanan jemaah terancam, termasuk diplomasi dengan Arab Saudi agar dana penyelenggaraan tidak hangus.
  • Pemerintah merancang mekanisme refund dan reinvestasi dana Bipih, memberi pilihan bagi jemaah untuk menarik atau menyimpan setoran dengan kompensasi nilai manfaat lebih tinggi.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Harga minyak dunia naik, tapi Pak Irfan bilang harga pesawat haji belum berubah. Maskapai masih pakai harga lama karena sudah ada janji kontrak. Sekarang pemerintah juga siap kalau nanti haji bisa batal karena perang di Timur Tengah. Kalau batal, uang jemaah bisa dikembalikan atau disimpan buat tahun depan supaya tidak rugi.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf mengatakan, hingga saat ini maskapai penerbangan yang menjadi mitra penyelenggaraan perjalanan haji belum mengajukan perubahan harga, di tengah kenaikan harga minyak dunia (ICP).

Irfan menegaskan, sampai hari ini pihak maskapai masih menjalankan kontrak yang telah disepakati bersama tanpa adanya permintaan penyesuaian biaya.

"Sampai hari ini maskapai belum mengajukan perubahan harga karena memang kontraknya sudah kita sepakati beberapa waktu yang lalu," ujar Irfan di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

1. Kemenhaj bahas opsi perubahan rute penerbangan

Menteri Haji dan Umrah, Gus Irfan Yusuf dalam pembukaan Bimbingan Manasik Haji Nasional yang digelar di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Rabu (11/02/2026) Dok. Media Center Haji

Menurut dia, pertemuan yang dilakukan dengan pihak maskapai pada hari beberapa waktu lalu juga tidak membahas mengenai kenaikan harga penerbangan untuk penyelenggaraan haji 2026.

Dalam pertemuan itu, kata dia, pembahasan lebih berfokus pada kemungkinan perubahan jalur penerbangan sebagai upaya mitigasi terhadap eskalasi di Timur Tengah.

"Kemarin kita bertemu dengan mereka juga tidak berbicara tentang kenaikan harga, hanya membahas kemungkinan-kemungkinan perubahan jalur saja," kata dia.

2. Indonesia siapkan skenario pembatalan haji 2026

Menteri Haji dan Umrah, Irfan Yusuf saat membuka seleksi CAT Petugas Haji Daerah di Gedung Musdalifah Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Kamis (22/1/2026). Dok. Kementerian Haji dan Umrah.

Kementerian Haji dan Umrah menyiapkan berbagai skenario terkait penyelenggaraan ibadah haji 2026, menyusul eskalasi konflik di Timur Tengah. Skenario terburuk termasuk kemungkinan ketika Pemerintah Arab Saudi membuka pelaksanaan haji, tetapi Indonesia memutuskan membatalkan keberangkatan jemaah karena pertimbangan keamanan.

Menurut Irfan, skenario tersebut disiapkan sebagai langkah antisipatif apabila risiko keselamatan bagi jemaah haji Indonesia dinilai terlalu besar.

“Skenario kemungkinan Pemerintah Saudi membuka namun Indonesia membatalkan keberangkatan dengan kon6disi seperti ini karena di risiko keamanan dinilai terlalu besar bagi keselamatan jemaah haji warga negara Indonesia,” kata Irfan dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Ia menjelaskan, apabila skenario pembatalan pelaksanaan haji 2026 terjadi, pemerintah perlu melakukan diplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi melalui negosiasi tingkat tinggi.

Negosiasi tersebut bertujuan memastikan dana yang telah disetor untuk berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji tidak hangus meskipun keberangkatan jemaah dibatalkan.

“Perlu dilakukan diplomasi dengan melakukan negosiasi tingkat tinggi dengan Pemerintah Arab Saudi agar biaya yang sudah disetor untuk penyediaan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan masyarir yang dapat digunakan tidak hangus,” ujarnya.

Irfan mengatakan, pemerintah berharap dana yang telah disetorkan itu dapat dialihkan untuk penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya tanpa dikenai penalti.

Kendati, ia mengakui berbagai kemungkinan bisa terjadi dalam proses negosiasi tersebut, termasuk kemungkinan penolakan dari pihak terkait. Oleh karena itu, pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah mitigasi, khususnya terkait aspek keuangan jemaah.

“Melainkan dapat digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 tanpa penalti. Dan ini berbagai kemungkinan termasuk kemungkinan penolakan juga ada saja sehingga kami juga selalu mengantisipasinya,” kata dia.

3. Kemenhaj susun mitigasi refund biaya haji

Menteri Haji dan Umrah (Menhaj), Irfan Yusuf. (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Irfan menjelaskan, pemerintah juga menyusun mekanisme pengembalian dana atau refund bagi jemaah yang telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih). Selain itu, pemerintah juga membuka kemungkinan skema reinvestasi dana setoran haji.

Ia menjelaskan, jemaah nantinya dapat diberikan pilihan untuk menarik kembali dana pelunasan Bipih tanpa kehilangan kesempatan berangkat pada tahun berikutnya. Kemudian, jemaah juga dapat memilih membiarkan dana setoran tetap tersimpan dengan kompensasi berupa akumulasi nilai manfaat yang lebih tinggi. Kompensasi tersebut diharapkan dapat menjadi pengganti biaya tunggu yang dialami jemaah akibat penundaan keberangkatan.

"Mitigasi keuangan, refund atau reinvestment, memberikan opsi kepada jemaah menarik kembali biaya pelunasan Bipih tanpa kehilangan kesempatan berangkat tahun depan atau membiarkan dana setoran lunas dengan kompensasi akumulasi nilai manfaat yang lebih tinggi sebagai pengganti biaya tunggu," kata dia.

Diketahui, serangan pesawat tak berawak dilancarkan Iran ke sejumlah negara Teluk, serta lokasi-lokasi tertentu di beberapa negara regional yang menjadi tempat pangkalan AS, terutama Qatar, Uni Emirat Arab, dan Bahrain, setelah Negara Mullah ini diserang lebih dulu oleh Israel dan AS.

Editorial Team