Menkomdigi Meutya Hafid mengingatkan publik soal bahaya ilusi algoritma di media sosial yang bisa memengaruhi persepsi dan mendorong penyebaran informasi tidak akurat saat aksi demo mahasiswa.
Meutya menegaskan pentingnya menyampaikan kritik secara tertib dan damai agar aspirasi masyarakat tersampaikan tanpa menimbulkan kekerasan atau kerusakan fasilitas umum.
Pemerintah menegaskan keterbukaannya terhadap aspirasi dan kritik masyarakat, namun mengimbau agar ruang digital tidak digunakan untuk provokasi, hoaks, atau manipulasi informasi.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, meminta publik mewaspadai fenomena ilusi algoritma di media sosial menyusul aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa dan kalangan masyarakat di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (13/6/2026). Dia meminta masyarakat tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, termasuk ajakan yang mengarah pada kekerasan dan provokasi.

Meutya mengatakan, konten yang terus muncul di linimasa belum tentu mencerminkan kondisi sebenarnya karena dipengaruhi pola interaksi pengguna dan diperkuat algoritma platform.

"Jangan langsung menganggap linimasa sebagai gambaran lengkap keadaan. Ilusi algoritma bisa membuat kita merasa semua orang sedang marah, semua orang membenarkan kekerasan atau semua informasi yang kita lihat adalah fakta. Padahal, belum tentu demikian. Karena itu, periksa informasi dari berbagai sumber, pahami konteksnya, dan jangan mudah terprovokasi," kata dia, dikutip Sabtu (13/6/2026).

1. Sebut sampaikan pesan harus tertib

Mahasiswa masih demo Jumat malam, TNI siaga di lapis kedua pengamanan (IDN Times/Amir Faisol)

Meutya mengungkapkan, bahwa penyampaian kritik harus dilakukan secara tertib agar pesan yang dibawa masyarakat dapat diterima publik dengan baik. Dia juga mengingatkan agar demonstrasi tidak berujung pada tindakan yang merugikan masyarakat maupun fasilitas umum.

"Kritik boleh disampaikan dengan tegas, tetapi harus tetap damai. Jangan mudah terprovokasi sehingga memicu kekerasan, perusakan, pembakaran, penyerangan, atau tindakan lain yang membahayakan masyarakat," kata dia.

2. Bahas provokasi hingga hasutan

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid (IDN Times/Misrohatun)

Meutya juga membahas soal risiko penyebaran hoaks, disinformasi, manipulasi video, hingga potongan informasi tanpa konteks yang berpotensi memicu perpecahan di masyarakat.

"Ruang digital tidak boleh menjadi tempat untuk memperbesar provokasi. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi hoaks, hasutan kekerasan, dan manipulasi informasi tidak boleh diberi ruang. Mari kita jaga aspirasi tetap tersampaikan secara damai dan bertanggung jawab," kata dia.

3. Pemerintah terbuka terhadap aspirasi dan kritik

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid (IDN Times/Misrohatun)

Meutya juga memastikan pihaknya menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, tetapi segala aksi yang dilakukan harus tetap berlangsung damai dan tidak terprovokasi.

"Pemerintah terbuka terhadap aspirasi, kritik, dan masukan dari masyarakat. Menyampaikan pendapat adalah hak warga negara yang dijamin dalam demokrasi. Karena itu, ruang untuk menyampaikan aspirasi harus tetap kita jaga bersama," ujar dia.

Pada Jumat, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran HI dengan membawa sejumlah tuntutan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Terdapat lima tuntutan yang akan disuarakan dalam aksi tersebut:

1. Setop pemborosan APBN

2. Turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM

3. Hentikan program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih

4. Hentikan militerisme di ranah sipil

5. Menuntut Prabowo berhenti mengelak dan akui kesalahan pemerintah