Hasto Anggap Jokowi Terlibat Revisi UU KPK, Budi Arie: Hoaks

24 Feb 2025, 15:13 WIB

Muhammad Ilman Nafian

Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi. (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Intinya sih...

Budi Arie Setiadi meminta fakta terkait revisi UU KPK tidak diputarbalikkan.
Budi Arie menyatakan bahwa klaim Hasto Kristiyanto tentang Jokowi terlibat dalam revisi UU KPK adalah hoaks.
Hasto Kristiyanto membantah PDI Perjuangan menjadi inisiator revisi Undang-Undang KPK.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Beredar video Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menyebut Presiden ke-7 RI, Joko "Jokowi" Widodo, saat masih menjabat terlibat dalam proses Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengatakan tak mungkin Jokowi terlibat dalam proses revisi UU KPK.

"Gak mungkin, Pak Jokowi ini Presiden dan pemimpin yang sangat konsisten dalam memberantas korupsi, jangan diputarbalikkan," ujar Budi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2/2025).

1. Budi Arie anggap Hoaks

Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi (Ignacio Geordy Oswaldo/detikcom)

Dalam kesempatan itu, Budi Arie menyebut pernyataan Hasto itu tidak benar atau hoaks.

"Halah, hoaks lah, hoaks," kata dia.

2. Hasto sebut revisi undang-undang KPK untuk melindungi Gibran dan Kaesang

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto diperiksa di KPK pada Kamis (20/2/2025). (IDN Times/Aryodamar)

Dalam video yang beredar, Hasto menyebut Jokowi merevisi Undang-Undang KPK karena ingin melindungi anak dan menantunya, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, yang ketika itu hendak dicalonkan sebagai calon Wali Kota Solo dan Medan.

"Saya menerima salah seorang menteri dan beliau mengatakan kepada saya, sudah mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi untuk melakukan revisi undang-undang KPK, saat itu dijelaskan berbagai pasal-pasal penting, misalnya pimpinan KPK tidak otomatis bertindak sebagai penyidik," kata Hasto.

Hasto bmenyebut, Jokowi pernah mengatakan dibutuhkan 3 juta dolar Amerika Serikat apabila ingin memuluskan pengesahan revisi UU KPK.

"Saat itu, Pak Menteri yang menjadi kepercayaan dari Pak Jokowi mengatakan, kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta US Dolar, untuk meng-goal-kan revisi UU KPK, kenapa berjalan mulus? Karena Presiden Jokowi punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobby," ucap Hasto.

3. PDIP bantah jadi inisiator

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Hasto membantah PDI Perjuangan menjadi inisiator revisi Undang-Undang KPK. Menurutnya, bantahan itu juga disampaikan kepada mantan penyidik KPK, Novel Baswedan.

"Saya katakan dengan tegas kepada Mas Novel Baswedan saat itu, inilah kalau ada hal-hal yang buruk oleh Presiden Jokowi, selalu dilimpahkan kepada PDI Perjuangan dan Ibu Megawati Soekarnoputri, tetapi ketika ada hal-hal yang positif, selalu diambil oleh Presiden Jokowi tanpa menyisakan benefit bagi kepentingan PDI Perjuangan," ujar dia.