Jakarta, IDN Times - Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, buka suara terkait anggapan dari mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang menilai ada program Anies yang tidak dilanjutkan lagi.
"Saya jelasin ya, saya masuk itu Oktober 2022, APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) sudah berjalan 2022 untuk 2023, itu ya. Yang kedua, tidak ada kegiatan untuk masyarakat, saya yang berhentikan tidak ada," ujar Heru di lapangan Banteng, Jakarta, Sabtu (20/7/2024) malam.
Heru menegaskan ia hanya merapikan program Anies Baswedan yang sudah berjalan sesuai dengan aturan. Dia mencontohkan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) besutan Anies dan guru honorer.
"Semua saya jalankan, namun saya rapikan sesuai dengan aturan yang ada. KJP kita rapikan aturan yang ada. Saya kan gak motong KJP, masa ada siswa yang kaya dapat KJP? Gak juga, ada BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), ada BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), semua saya rapikan sesuai dengan rule yang ada," imbuhnya.
Heru meminta agar peserta yang bertarung di Pilkada Jakarta 2024, tidak menuduhnya secara sembarangan atau mengkambinghitamkan dirinya.
"Silakan untuk berlaga di Pilkada, tapi jangan mengkambinghitamkan saya," kata dia.
Sebelumnya, Anies Baswedan menegaskan bakal maju kembali di Pilkada DKI Jakarta 2024. Ia berjanji bila terpilih kembali sebagai gubernur, semua yang sempat hilang dari Jakarta akan dikembalikan.
"Kita ingin suasana pemerintah provinsi yang penuh kasih sayang kepada warganya. Pemprov yang melihat warga seperti saudara dan anak-anaknya sendiri. Bukan pemerintah provinsi yang pelit sama warganya. Bukan juga pemprov yang membatasi manfaat yang diterima oleh warganya," ujar Anies ketika berbicara di acara apel akbar Ormas Bang Japar, Jakarta, Sabtu (20/7/2024).
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu memang tidak menyebut individu tertentu yang dimaksud telah membatasi manfaat yang diterima warga Jakarta.
Ia berjanji akan mengembalikan semua manfaat yang sempat terpotong pada era Pemprov Jakarta saat ini. Salah satu manfaat yang sempat dihapus Pemprov Jakarta era kepemimpinan Heru Budi yaitu Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Pada Januari 2024, total ada 492 siswa penerima bansos KJP Plus dicoret.