HNW Dorong Pramono Anung Lobi DPR, Minta DBH Jakarta Dikembalikan

30 Jul 2026, 15:04 WIB

Dini Suciatiningrum

News

Channel

Add Us on Google

HNW Dorong Pramono Anung Lobi DPR, Minta DBH Jakarta Dikembalikan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dalam silaturahmi bersama DPRD DKI, DPR dan DPD di Gedung DPRD DKI, Kamis (30/7/2026)/ IDN Times Dini Suciatiningrum

Intinya Sih

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menilai Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memiliki posisi tawar dan relasi politik kuat untuk memperjuangkan pengembalian DBH Jakarta yang dipotong pemerintah pusat.
HNW menyebut isu DBH terkait erat dengan pembahasan anggaran di DPR, khususnya Badan Anggaran, sehingga komunikasi dengan pimpinan lembaga parlemen dinilai menjadi jalur penting.
Ia menyoroti minimnya wakil Dapil Jakarta di Banggar dan menyatakan DPR siap menjembatani Pemprov DKI dengan pemerintah pusat untuk menindaklanjuti persoalan daerah.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times – Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), menilai Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung punya posisi tawar kuat untuk memperjuangkan pengembalian Dana Bagi Hasil (DBH) Jakarta yang dipotong pemerintah pusat.

Relasi politik Pramono di tingkat pusat dinilai menjadi modal penting menembus Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

"Dan pastilah juga Pak Gubernur pasti punya jalur, jalur tol gitu ya, tol yang sangat cepat. Karena kalaupun Badan Anggaran pasti ada ketuanya. Nah, beliau tahu tuh Ketua Badan Anggaran itu siapa. Dan Ketua Badan Anggaran pasti ada Ketua DPR-nya. Apalagi, beliau bisa lebih tahu lagi," kata HNW dalam silaturahmi bersama DPRD, DPR dan DPD di Gedung DPRD DKI, Kamis (30/7/2026).

1. DBH berkaitan dengan pembahasan anggaran di DPR

Ketua DPR RI Puan Maharani. (Dok/Istimewa).

Ia mengatakan persoalan DBH tidak hanya menjadi urusan pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga berkaitan erat dengan pembahasan anggaran di DPR RI.

"Artinya ada jalur yang memungkinkan kita untuk saling berkomunikasi terkait dengan dana bagi hasil. Ini satu hal yang faktanya pasti terhubung juga dalam konteks di DPR dengan Badan Anggaran," ujarnya.

2. Perwakilan Jakarta di Banggar tidak banyak

Rapat kerja Banggar DPR RI terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026). (IDN Times/Amir Faisol)

HNW mengungkapkan, selama ini anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jakarta tak banyak yang berada di Banggar sehingga ruang perjuangan melalui jalur tersebut relatif terbatas.

"Faktanya, dari anggota DPR RI dari Dapil Jakarta enggak ada yang menjadi anggota Badan Anggaran. Oh, Bu Anis di Badan Anggaran. Berarti beliau mendapatkan berkah, di Komisi XI sekaligus Badan Anggaran. Aspirasi besar ini penting untuk terus ditindaklanjuti," katanya.

3. Sinergi Pemprov DKI dan DPR bisa selesaikan masalah masyarakat

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, saat meninjau proyek pembangunan tanggul dan jalan inspeksi Kali Grogol, segmen Kemanggisan, Kamis (2/7). (dok. Pemprov DKI Jakarta)

HNW mengapresiasi berbagai temuan yang disampaikan Pemprov DKI Jakarta dalam pertemuan tersebut. Ia memastikan DPR siap menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar berbagai persoalan dapat ditindaklanjuti.

"Tadi disampaikan beragam temuan dan kami sangat mengapresiasi adanya temuan itu. Kami sangat siap agar berbagai hal yang menjadi temuan di tingkat daerah dan di tingkat nasional bisa saling kita komunikasikan," katanya.

Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPR dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat