DBH Dipotong Pusat, Perbaikan 11 Sekolah Rusak Jakarta Ditunda 2027
Jakarta, IDN Times - Pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dan kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah Presiden Prabowo - Gibran Rakabuming Raka berdampak pada mandeknya pembangunan sekolah yang rusak di Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, Pramono mengatakan sebanyak 22 sekolah di Jakarta sebenarnya sudah masuk dalam perencanaan pembangunan di tahun ini, namun hanya tujuh sekolah yang masuk perbaikan akrab adanya pemotongan DBH dari pemerintah pusat.
"Kemarin saya mengadakan rapat, hadir Ibu Kepala Dinas Pendidikan, dari 22 yang direncanakan untuk dibangun di tahun 2026 ini, hanya 7 yang kemudian sudah teralokasi anggarannya. Kenapa terjadi ini? Karena ada pemotongan DBH, efisiensi, dan sebagainya. Sehingga dari 22 itu hanya tujuh yang kemudian sudah akan segera dilakukan pembangunan," ucap Pramono di Jakarta Selatan, Jumat (24/6/2026)
1. Sebanyak 11 sekolah dibangun tahun ini
Namun setelah kondisi SDN Kebayoran Lama 9 ini viral, Pramono memutuskan menambah empat pembanguan sekolah dari 7 menjadi 11 di tahun ini
"Kemarin dalam rapat saya memutuskan ada empat yang saya minta untuk dibangun sekarang juga. Di antaranya adalah tempat ini. Kenapa harus dibangun sekarang juga? Karena memang kondisinya sudah sangat memprihatinkan," katanya
2. Total anggaran adalah kurang lebih Rp249 miliar
Empat proyek yang diprioritaskan tersebut meliputi: SDN Kebayoran Lama Selatan 09 dengan anggaran Rp48,1 miliar; SMAN 102 Jakarta sebesar Rp67,5 miliar; SDN Cempaka Putih Barat 03 sebesar Rp48,4 miliar; SDN Papanggo 01 dan TKN Papanggo 01 sebesar Rp74,1 miliar.
"Sehingga total anggaran adalah kurang lebih Rp249 miliar.Di empat ini yang kemudian kita akan memulai pembangunan pada saat ini," katanya.
3. Dana dari KLB dan APBD
Menurut Pramono, sebelum pembangunan dimulai, Pemprov DKI harus lebih dulu melakukan proses penghapusbukuan aset bangunan yang rusak agar tidak menjadi temuan administrasi. Pendanaan proyek akan berasal dari kombinasi anggaran KLB dan APBD Perubahan.
"Dalam rapat sudah saya putuskan dananya gabungan dari KLB dan juga APBD Perubahan. Rehab ini akan dimulai paling lama adalah September. Paling lama September harus segera dimulai. Jadi Agustus persiapan penghapusbukuan, menunjuk pelaksana kontraktornya, dan bulan September sudah harus mulai dibangun di tempat ini," paparnya.
