Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
ICW Desak KPK Usut Dugaan Korupsi dalam Polemik Sel Mewah Lapas Cibinong
Temuan dugaan fasilitas mewah di Lapas Cibinong (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)
  • ICW mendesak KPK menelusuri dugaan transaksi, aliran uang, dan penyalahgunaan kewenangan dalam polemik Lapas Cibinong.

  • ICW meminta dugaan suap dan gratifikasi diperiksa, bukan hanya diperlakukan sebagai persoalan administratif.

  • Ombudsman menemukan dugaan fasilitas menyerupai apartemen, sementara Yusril meminta temuan dibuktikan secara terbuka.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Perlukah KPK mengusut polemik Lapas Cibinong?
Vote Now
Kamis (24/9/2026)

Yusril Ihza Mahendra meminta temuan Ombudsman dibuktikan secara terbuka dan diklarifikasi.

Sabtu (26/9/2026)

Wana Alamsyah menyampaikan ICW mendesak KPK menelusuri dugaan korupsi dalam polemik Lapas Cibinong.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Perlukah KPK mengusut polemik Lapas Cibinong?
Vote Now
  • What?
    ICW mendesak KPK mengusut dugaan korupsi, termasuk transaksi, suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan kewenangan dalam polemik Lapas Cibinong.
  • Who?
    ICW, KPK, Ombudsman, petugas pemasyarakatan, DPR, serta Yusril Ihza Mahendra terlibat dalam perkembangan polemik tersebut.
  • Where?
    Lapas Cibinong, Jawa Barat.
  • When?
    Temuan dan polemik dibahas dalam keterangan pada Kamis (24/9/2026) dan Sabtu (26/9/2026).
  • Why?
    Ombudsman menemukan dugaan fasilitas menyerupai apartemen dan adanya dugaan pemberian fasilitas khusus kepada narapidana.
  • How?
    Ombudsman melakukan sidak, lalu ICW meminta KPK menelusuri transaksi, aliran uang, serta penyalahgunaan kewenangan.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Perlukah KPK mengusut polemik Lapas Cibinong?
Vote Now

ICW meminta KPK memeriksa Lapas Cibinong karena ada dugaan fasilitas mewah dan transaksi khusus untuk narapidana. Ombudsman menemukan tempat yang mirip apartemen saat sidak, tetapi petugas disebut sempat menghalangi. Yusril meminta temuan itu dibuktikan dan diklarifikasi secara terbuka. Sekarang, dugaan tersebut masih perlu diperiksa lebih lanjut.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Perlukah KPK mengusut polemik Lapas Cibinong?
Vote Now

Dorongan ICW agar dugaan dalam polemik Lapas Cibinong diperiksa secara menyeluruh dapat membuka kejelasan mengenai transaksi, pemberian fasilitas, dan kewenangan petugas. Permintaan pembuktian terbuka dari Yusril juga menempatkan fakta sebagai dasar penyelesaian, sehingga persoalan tidak berhenti pada perdebatan mengenai bentuk bangunan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Perlukah KPK mengusut polemik Lapas Cibinong?
Vote Now

Jakarta, IDN Times - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi dalam polemik Lapas Cibinong, Jawa Barat. Lapas tersebut tengah menjadi sorotan setelah Ombudsman melakukan sidak dan menemukan sejumlah dugaan fasilitas mewah di dalam lapas.

"Penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu masuk untuk menelusuri dugaan tersebut, termasuk memeriksa apakah terdapat transaksi, aliran uang, atau penyalahgunaan kewenangan oleh p[ejabat maupun petugas pemasyarkatan," ujar Kepala Divisi Hukum ICW, Wana Alamsyah, dalam keterangannya, dikutip pada Sabtu (26/9/2026).

1. ICW minta persoalan tak berhenti pada perdebatan bangunan

Kepala Divisi Hukum dan Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Wana Alamsyah (IDN Times/Ilman Nafi'an)

ICW berharap, persoalan ini tak berhenti pada perdebatan mengenai bangunan seperti apartemen di Lapas Cibinong adalah rumah dinas atau bukan. Substansi yang harus dibongkar adalah dugaan jual beli di dalam lapas.

"Seperti apakah terdapat pembayaran, siapa yang membayar, siapa yang menerima, siapa yang memberikan fasilitas, dan bagaimana fasilitas tersebut dapat diberikan kepada narapidana tertentu," ujarnya.

"Jika benar terdapat transaksi untuk memperoleh perlakuan khusus, maka persoalannya bukan lagi sekadar soal fasilitas lapas, melainkan dugaan praktik korupsi yang melibatkan penyalahgunaan kewenangan dan peran kontradiktif lapas dalam pemberantasan korupsi," lanjutnya.

2. ICW mendesak agar dugaan suap dan gratifikasi didalami

Kepala Divisi Hukum dan Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Wana Alamsyah (IDN Times/Ilman Nafi'an)

ICW mengatakan, pemberian fasilitas khusus bagi narapidana pernah beberapa kali terjadi di Indonesia. Contoh yang pernah terjadi adalah mantan pejabat pajak Gayus.

Dengan riwayat tersebut, ICW meminta temuan Ombudsman saat ini tidak semestinya diperlakukan sebagai persoalan administratif semata.

"Dugaan adanya suap dan gratifikasi perlu diperiksa untuk dua hal," ujar Wana.

"Pertama, untuk mengetahui apakah kembali terjadi pola lama di dalam lapas yaitu pemberian fasilitas, akses, atau kebebasan tertentu kepada narapidana sebagai privilege yang diperoleh melalui suap kepada petugas atau bahkan kepala lapas. Kedua, untuk memutus pola masalah yang terus berulang melalui pembenahan sistem dan penguatan integritas lembaga pemasyarakatan," imbuhnya.

3. Lapas CIbinong jadi sorotan karena dugaan fasilitas mewah

Temuan dugaan fasilitas mewah di Lapas Cibinong (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)

Diketahui, Lapas Cibinong, Jawa Barat menjadi sorotan publik setelah Ombudsman melakukan sidak. Saat sidak, ditemukan dugaan fasilitas menyerupai apartemen di Lapas tersebut.

Menurut laporan Ombudsman, mereka sempat dihalangi oleh petugas ketika sidak. DPR pun menyangkan hal tersebut terjadi.

Sementara itu, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mmeminta temuan Ombusman dibuktikan secara terbuka. Ombusman juga diminta mengklarifikasi temuannya.

“Seandainya temuan Ombudsman itu tidak benar, atau mereka salah persepsi, ya kami persilakan mereka melakukan klarifikasi secara terbuka,” ujarnya, Kamis (24/9/2026).

Yusril mengatakan, persoalan tersebut harus diselesaikan dengan melihat fakta secara langsung agar dugaan yang berkembang tidak menjadi tuduhan tanpa dasar. Karena itu, dia meminta media datang langsung ke Lapas Cibinong.

“Jangan ada dusta di antara kita. Tapi jangan pula ada fitnah di antara kita,” kata Yusril.

Sampaikan pendapatmu

Perlukah KPK mengusut polemik Lapas Cibinong?

See More

Curated For You

Editorial Team

Related Article