Jakarta, IDN Times - Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2024 telah dibentuk. Namun, komposisinya menuai kritik karena didominasi unsur dari pemerintah.
"Komposisi Pansel tidak ideal karena didominasi oleh kalangan pemerintah (5 orang), ketimbang dari unsur masyarakat (4 orang)," ujar Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Selasa (4/6/2024).
Kurnia menilai, kondisi tersebut akan menimbulkan prasangka buruk. Sebab, publik akan menuding pemerintah ingin mengintervensi proses pemilihan komisoner dan Dewab Pengawas.
"Mestinya dengan kondisi KPK saat ini pemerintah memperbanyak unsur masyarakat untuk menjamin independensi proses seleksi," ujar Kurnia.
Meski begitu, ICW berpesan agar pansel capim KPK memperhatikan integritas dan rekam jejak para calon pimpinan. Mereka juga diminta aktif mencari sosok berintegritas, kompeten, dan independen untuk menjadi pimpinan.
"Sebab, saat ini, bukan hal mudah untuk mendorong masyarakat yang memenuhi nilai-nilai ideal mendaftar sebagai pemimpin dan pengawas di lembaga antirasuah itu," ujarnya.
Presiden Joko "Jokowi" Widodo akhirnya meneken Keputusan Presiden pembentukan pansel capim KPK. Pansel dipimpin Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh. Sedangkan, wakilnya adalah Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Arief Satria.
Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, mengatakan Keppres sudah diteken Jokowi, maka anggota pansel capim KPK itu langsung bekerja mulai Juni 2024. Dia mengatakan ia akan mengundang ketua dan anggota pansel untuk bekerja.
"Nanti sekretariatnya ada di Setneg. Sekretaris nonanggota adalah Bu Nanik selaku deputi administrasi aparatur Setneg. Beliau ini bukan anggota tetapi mendukung dan memfasilitasi kinerja panitia seleksi," tutur mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.
Berikut daftar lengkap pansel capim KPK yang akan memilih pimpinan periode 2024 hingga 2029:
Ketua Pansel dan anggota: Muhammad Yusuf Ateh (Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)
Wakil Ketua dan anggota: Arief Satria (Rektor IPB dan Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia)
Anggota:
• Ivan Yustiavandana (Ketua Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan)
• Nawal Nely (Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko di Kementerian BUMN)
• Ahmad Erani Yustika (Kepala Sekretariat Wapres)
• Ambeg Paramarta (Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM di Kementerian Hukum dan HAM)
• Elwi Danil (Ahli hukum pidana dari Universitas Andalas, Padang)
• Rezki Sri Wibowo (mantan Deputi Director Transparency International Indonesia)
• Taufik Rachman (akademisi di Universitas Airlangga).