Imbas COVID-19, DPRD DKI Jakarta Dukung UMP 2021 Tidak Naik

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu mengatakan langkah Menaker Ida Fauziah tidak menaikkan upah minimun adalah hal yang tepat. Sebab, pada masa pandemik COVID-19 Ini fokusnya adalah bertahan bukan berkembang.

"Karena sudah terlalu banyak orang di-PHK sebagainya, jangan sampai justru meningkat," ujar Azis.

Aziz tak khawatir daya beli tidak meningkat karena upah minimum yang tidak naik. Sebab, menurutnya dampak yang ditimbulkan tidak sebanding.

"Saya kira dampak dari meningkatnya daya beli tidak sebanding dengan banyaknya pengangguran yang akan timbul bila kebijakan ini tidak diikuti. Saat ini saja dengan UMP lama sudah banyak karyawan yang dirumahkan," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengeluarkan Surat Edaran nomor M/11/HK.04/X/2020 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemik Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Dalam surat itu Ida meminta para kepala daerah untuk menyesuaikan upah minimum 2021 sama dengan 2020.

Tidak naiknya UMP 2021 menuai protes dari kelompok buruh. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan bahwa Ida tidak memiliki sensitivitas nasib buruh dan hanya memandang kepentingan pengusaha saja.

Ia menilai seharusnya pemerintah lebih adil dengan menaikkan upah minimum. Namun, bagi perusahaan yang tidak mampu dapat melakukan penangguhan dengan tidak menaikkan upah minimum setelah berunding dengan serikat pekerja di tingkat perusahaan, dan melaporkan ke Kementerian Tenaga Kerja.

"Jangan dipukul rata semua perusahaan tidak mampu. Faktanya di 1998 pun tetap ada kenaikan upah minimum untuk menjaga daya beli masyarakat," ujar dia.