Imbas Kasus Rafael Alun, Korpri Minta Ada Komite Penggajian Nasional

14 Mar 2023, 20:10 WIB

Mantan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II Rafael Alun Trisambodo menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (1/3/2023). (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Jakarta, IDN Times - Nama Rafael Alun Trisambodo meramaikan media massa bukan karena prestasinya namun karena harta miliknya yang dianggap tak wajar usai kasus anaknya Mario Dandy juga viral. Pegawai Direktorat Jenderal Pajak ini memiliki harta fantastis dengan jabatannya itu, bahkan sang putra yang kini jadi pelaku penganiayaan kerap memamerkan harta ayahnya.

Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Zudan Arif Fakrulloh meminta adanya perombakan sistem penggajian berskala nasional yang ditetapkan oleh Presiden Indonesia

"Harus ada komite penggajian nasional yang ditetapkan oleh Bapak Presiden. Di situ mengatur sistem penggajian nasional, termasuk mengatur faktor risiko," kata Zudan dalam webinar bertajuk ASN Sultan & Pendapatan Timpang, tayang di kanal YouTube Korpri Nasional, diihat Rabu (14/3/2023).

1. Tunjangan selalu dikaitkan dengan lembaga penghasil uang

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

Menurutnya besaran gaji yang timpang serta gaya hidup pejabat Kementerian Keuangan didasari dari penentuan tunjangan yang salah. Apalagi jika pengambil kebijakan untuk memberikan tunjangan kinerja tinggi didasari karena suatu Kementerian embaga atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah penghasil.

'"Ini sangat materialistis, selalu dikaitkan dengan ekonomi sentris, uang, uang dan uang," katanya.

2. Harusnya bisa beri manfaat yang lebih strategis

Mantan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II Rafael Alun Trisambodo menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (1/3/2023). (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Pemberian tunjangan kata dia, belum memikirkan hal strategis yang bisa diberikan pada pihak-pihak yang memang memberikan manfaat seperti pada guru, tenaga kesehatan, TNI atau Polisi yang meninggal karena bertugas

"Nah hal-hal seperti ini harus menjadi pemikiran, menyeluruh dari komite nanti yang harus dibentuk oleh Bapak Presiden komite yang menata tentang sistem penggajian nasional," kata dia.