Imbas Kecurangan Pemilu, ICW: Politik Uang Makin Marak di Pilkada

13 Agu 2024, 13:35 WIB

Diskusi terkait potensi kecurangan Pilkada 2024 di Rumah Belajar ICW, Jakarta Selatan (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Intinya sih...

Politik uang semakin marak jelang Pilkada Serentak 2024
Kecurangan termasuk politik uang, bansos, dan dinasti politik diprediksi akan terjadi

Jakarta, IDN Times - Indonesia Corruption Watch (ICW) memprediksi bahwa politik uang akan semakin marak terjadi jelang Pilkada Serentak 2024.

Kepala Divisi Bidang Korupsi dan Politik ICW, Egi Primayoga, menilai, praktik tersebut masif terjadi karena dipengaruhi Pemilu 2024 lalu yang diwarnai berbagai dugaan kecurangan.

"Serupa dengan dugaan kami bahwa praktik kecurangan pemilu yang terjadi secara vulgar pada Februari lalu itu berpotensi terjadi kembali pada Pilkada 2024," kata dia dalam diskusi yang digelar di Rumah Belajar ICW, Jakarta Selatan, Selasa (13/8/2024).

1. Fenomena transaksi hingga dinasti politik akan marak terjadi di pilkada

Ilustrasi pemilihan kepala daerah (pilkada) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Egi menyampaikan, akan banyak sekali kecurangan yang terjadi di pilkada. Praktik jahat yang bisa terjadi itu merupakan dampak dari polemik pemilu yang digelar pada Februari 2024.

"Meliputi banyak hal, baik itu politik uang, bansos, dan sebagainya, termasuk juga politik dinasti," tuturnya.

2. Selama tidak diadili, kecurangan menjadi ternormalisasi

Ilustrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Ia menegaskan, selama fenomena tersebut tidak diusut dan diadili, maka kecurangan akan terus berpotensi terjadi di setiap kontestasi pemungutan suara, baik pilpres, pileg, maupun pilkada.

"Kita harus ingat, tidak ada pengungkapan secara patut atau adil terhadap kecurangan yang terjadi pada Pemilu 2024 lalu sehingga itu akan menjadi ternormalisasi. Orang-orang akan berani untuk melakukan praktik kecurangan dan sekali lagi itu akan terjadi secara masif di Pilkada 2024," ucapnya.

3. Praktik politik uang terus meningkat

ICW dan KontraS mengirimkan surat permohonan informasi publik ke KPU terkait berbagai polemik pemilu di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat. (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Berdasarkan temuan ICW, praktik politik uang tumbuh subur di setiap gelaran pemungutan suara. Bahkan, tindakan ilegal ini sudah menjadi sesuatu yang normal di tengah masyarakat.

Padahal dulunya, praktik politik uang ialah alat untuk merayu pemilih. Namun sekarang, praktik tersebut sudah jadi kebiasaan masyarakat. Tak heran banyak pemilih di sejumlah daerah saat ini justru meminta uang secara terang-terangan kepada peserta pemilu.

"Itu selalu ada kecenderungan kenaikan dan melihat praktik politik uang. Perlu kita ingat juga, itu telah terjadi secara masif dan menjadi normal. Jadi kalau dulu itu hanya menjadi rayuan, sekarang sudah menjadi normal," ujarnya.