Ini Wilayah-wilayah yang akan Susul DKI Jakarta Ajukan PSBB

Menjadi lokasi episentrum COVID-19, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya mengajukan penerapan PSBB kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Pengajuan PSBB Anies dilakukan setelah permintaannya untuk karantina wilayah ditolak oleh pusat.

Usai mengajukan PSBB, permintaan Anies sempat ditangguhkan oleh Menkes Terawan lantaran ada beberapa persyaratan yang belum terpenuhi. Namun, pada malam harinya, Senin (6/4), Terawan langsung meneken perizinan PSBB yang diajukan Anies.

Pada Selasa (7/4) malam, Anies pun mengumumkan bahwa Provinsi DKI Jakarta akan diterapkan PSBB mulai Jumat 10 April 2020. Penerapan PSBB akan dilakukan selama 14 hari sejak diberlakukan. Jangka waktu ini bisa diperpanjang.

"Jadi bagi masyarakat Jakarta yang akan kita lakukan adalah utamanya pada komponen penegakan karena akan disusun aturan yang memiliki kekuatan mengikat pada warga untuk mengikuti. Kita berharap agar pembatasan untuk diikuti," kata Anies.

Setelah DKI Jakarta resmi menerapkan PSBB, giliran Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang berencana akan mengajukan PSBB kepada pemerintah pusat. Pria yang akrab disapa Kang Emil itu berencana mengusulkan kawasan Bogor-Depok-Bekasi (Bodebek).

Menurut Emil, PSBB yang akan dilakukan DKI Jakarta perlu didukung oleh daerah pinggiran Bodebek dikarenakan 70 persen persebaran COVID-19 secara nasional berada di kawasan Jabodetabek. Untuk itu, Kang Emil mengusulkan namanya bukan Klaster DKI Jakarta, tapi Klaster Jabodetabek.

"Hampir 70 persebaran persebaran COVID-19 ada di Jabodetabek. Ini mengindikasikan semua terpusat di klaster itu. Maka usul saya tetapkan saja apa yang sudah ditetapkan di DKI Jakarta kepada Kota - Kabupaten Bogor, Kota dan Kabupaten Bekasi, serta Kota Depok," katanya.

Selain DKI Jakarta dan Jawa Barat, wilayah Jawa Timur juga berencana untuk mengajukan PSBB. Di kawasan Jawa Timur, Surabaya dan Malang berencana akan diterapkan PSBB juga, namun pengajuan belum dilakukan. Pemerintah daerah masih melalukan kajian dalam penerapan PSBB.

Nantinya apabila kajian dan analisis telah dilakukan, Pemkot akan meneruskan surat pengajuan PSBB ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) terlebih dahulu. Kemudian surat pengajuan ini diteruskan ke pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Sementara, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku belum mengajukan penerapan PSBB di wilayahnya. Ganjar menyebut pemerintah daerah harus memiliki persiapan yang matang sebelum menerapkan PSBB.

Meski begitu, Wakil Wali Kota Tegal Muhammad Jumadi mengaku telah mengajukan PSBB kepada pemerintah pusat. Tetapi hingga kini belum ada keputusan mengenai pengajuan pemerintah kota Tegal itu. Sebelumnya, Tegal menerapkan karantina wilayah guna mencegah penyebaran virus corona.

Sama dengan Jawa Timur dan Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih mengumpulkan verifikasi data sebagai langkah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pemprov DI Yogyakarta masih akan melihat data hingga puncak pemudik ke Kota Gudeg itu.

Sedangkan, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menyampaikan bahwa pemprov saat ini sedang menyiapkan rencana penerapanPembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Sumut demi mencegah penyebaran virus corona. Saat ini konsep tengah dibahas agar penerapan PSBB tepat sasaran.