Izin Usaha 5 Korporasi Dibekukan Imbas Karhutla Kalbar

Raja Antoni menjelaskan, sanksi yang diberikan tidak berhenti pada pembekuan izin usaha. Pemerintah juga menerapkan paksaan pemulihan lingkungan, dan akan meneruskan ke proses pidana apabila ditemukan indikasi pidana.

“Teman-teman dan para masyarakat dan juga para pengusaha yang doyan melakukan land clearing ya untuk perkebunan, maka sore hari ini atas persetujuan Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami melakukan pembekuan izin usaha sekaligus paksaan pemulihan lingkungan,” ujar Raja Antoni.

Raja Antoni menegaskan, penegakan hukum dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Ia mengatakan, nantinya proses hukum dapat menjadi pidana bila ditemukan adanya indikasi.

“Dan kalau bila tidak bergerak ya bisa terus ke pidana dan kita akan tegakkan hukum setajam-tajamnya,” ujar Menhut.

“Karena sekali lagi kalau tidak ada penegakan hukum yang kuat, orang merasa seenaknya saja membakar lahan, baik itu yang kecil ya maupun korporasi,” sambungnya.

Berikut 5 perusahaan yang izinnya dibekukan:

1. PT Mahkota Rimba Utama, Jenis usaha: Hutan Alam, Kabupaten: Ketapang, Luas PBPH: 74.480 hektare

2. PT Hutan Ketapang Industri, Jenis usaha: Hutan Tanaman, Kabupaten: Ketapang, Luas PBPH: 100.150 hektare

3. PT Mayawana Persada Mas, Jenis usaha: Hutan Tanaman, Kabupaten: Ketapang, Luas PBPH: 136.710 hektare

4. PT Duta Andalan Sukses, Jenis usaha: Hutan Tanaman, Kabupaten: Sanggau, Luas PBPH: 31.080 hektare

5. PT Wana Lestari Jaya, Jenis usaha: Hutan Tanaman, Kabupaten: Sanggau, Luas PBPH: 29.140 hektare