Jakbar Dijuluki Gotham City Kejahatan, Anggota DPRD DKI Ini Mau Jadi Batman

Menurut Bang Kent, keamanan wilayah tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat kepolisian, melainkan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dunia usaha, hingga masyarakat.

Bang Kent menilai fenomena meningkatnya aksi kejahatan jalanan harus dijadikan momentum untuk memperkuat sistem keamanan terpadu di Jakarta Barat.

"Kalau masyarakat sampai menyebut Jakarta Barat sebagai ‘Gotham City’, ini tentu menjadi alarm bagi kita semua. Artinya, ada rasa takut dan keresahan yang benar-benar dirasakan warga. Jangan sampai masyarakat kehilangan rasa aman ketika keluar rumah, bekerja, atau pulang pada malam hari," kata Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu.

Kent pun berseloroh namun serius dengan menganalogikan dirinya sebagai “Batman”, yang akan terus mengawasi kondisi keamanan di Jakarta Barat.

"Sebagai legislator di Kebon Sirih, saya mencoba memposisikan diri menjadi ‘Batman’ yang akan selalu mengawasi apa yang terjadi di Jakarta Barat, demi kenyamanan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat Jakarta Barat, sesuai fungsi pengawasan yang saya miliki di DPRD DKI Jakarta," ujarnya.

Bang Kent menegaskan, pengawasan terhadap titik-titik rawan kriminalitas harus diperketat, terutama di ruas jalan yang minim penerangan dan pengawasan. Menurutnya, sebagian besar aksi begal maupun tindak kriminal lainnya terjadi di jalanan umum, bukan di kawasan perkantoran atau gedung besar yang memiliki sistem keamanan memadai.

"Karena itu, saya meminta dilakukan pemetaan secara detail terhadap titik-titik rawan kriminalitas. Dengan pemetaan tersebut, aparat kepolisian bisa melakukan patroli rutin dan penjagaan ekstra pada jam-jam rawan. Kehadiran aparat di lapangan sangat penting untuk memberikan efek pencegahan," ujar Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII itu.

Bang Kent juga mendorong optimalisasi teknologi pengawasan melalui pemasangan kamera pengawas atau CCTV di sejumlah lokasi strategis dan rawan kejahatan. Ia menyebut pengadaan CCTV dapat dilakukan melalui skema kerja sama dan optimalisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Pengadaan CCTV ini kalau mau lebih murah dan efisien bisa melalui skema sewa, Jalurnya bisa lewat CSR dari pihak-pihak yang memang ingin membantu keamanan lingkungan atau bisa juga melibatkan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Jadi kita pasang di titik-titik penting yang selama ini sering terjadi tindak kriminal begal maupun tawuran,” Ujarnya.

Lebih lanjut, Kent berharap, langkah mitigasi yang dilakukan bersama Forkopimko tidak hanya bersifat seremonial, melainkan diikuti langkah konkret dan berkelanjutan.

“Yang paling penting adalah tindak lanjutnya. Kita ingin ada evaluasi rutin, patroli yang lebih masif, penerangan jalan yang ditingkatkan, dan sistem pengawasan yang benar-benar berjalan. Saya ingin Jakarta Barat kembali dikenal sebagai wilayah yang aman dan nyaman bagi masyarakat,” ucapnya.