Jejak Azis Syamsuddin di Kasus Korupsi hingga Janji Surga KPK ke Novel

15 Sep 2021, 08:11 WIB

Azis Syamsuddin. (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Jakarta, IDN Times - Nama Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin disebut-sebut dalam sejumlah kasus korupsi. Azis bahkan diduga menyuap mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Jejaknya ada di mana-mana.

Tak hanya soal Azis, pembaca IDN Times, sepanjang Selasa (13/9/2021), kemarin juga menyoroti sejumlah isu menarik seperti sanksi untuk PNS yang mangkir kerja hingga janji Ketua KPK Firli Bahuri soal posisi karyawan BUMN untuk Novel Baswedan dan pegawai KPK lain yang tak lolos tes wawasan kebangsaan. Selengkapnya dirangkum dalam #IndonesiaHariIni.

1. Jejak korupsi Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin

Azis Syamsuddin. (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Polri AKP Stepanus Robin Pattuju didakwa menerima suap Rp11 miliar dan 36 ribu dolar Amerika Serikat (AS). Dalam sidang dakwaan, diketahui uang tersebut berasal dari lima orang berbeda untuk penanganan kasus korupsi.

Salah satu pihak yang diduga memberikan suap adalah Wakil Ketua DPR dari Partai Golkar, Azis Syamsuddin. Ia bersama politikus Golkar Aliza Gunado, disebut menyuap Robin senillai Rp3 miliar dan 36 ribu dolar AS. Selengkapnya baca di sini.

2. Angin surga KPK untuk Novel Baswedan Cs di perusahaan BUMN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan kabar yang menyebutkan bahwa lembaga antikorupsi itu menawari Novel Baswedan serta pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk mengisi sejumlah posisi di BUMN. Hal itu diutarakan Sekjen KPK Cahya Harefa.

"Menanggapi berbagai opini yang berkembang mengenai penyaluran kerja bagi pegawai KPK, kami dapat jelaskan bahwa atas permintaan pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat diangkat menjadi ASN, KPK bermaksud membantu pegawai tersebut untuk disalurkan pada institusi lain di luar KPK," ujar Cahya. Baca selengkapnya di sini.

3. Sanksi pecat untuk PNS yang suka mangkir kerja

ANTARA FOTO/Jeremias Rahadat

Presiden Joko "Jokowi" Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 94 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Aturan tersebut diteken Jokowi pada 31 Agustus 2021.

Dalam PP ini, diatur tentang kewajiban dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh PNS, termasuk hukuman disiplin bagi pegawai yang melanggar. Selengkapnya simak di sini.

4. Polisi panggil Henry Yosodiningrat buntut hoaks Megawati meninggal

Henry Yosodiningrat (IDN Times/Muhamad Iqbal)

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan pihaknya telah menerima laporan dugaan tindak pidana penyebaran informasi bohong alias hoaks soal wafatnya Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri.

Laporan tersebut dibuat oleh Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Henry Yosodiningrat yang melaporkan akun YouTube Mahakarya Cendana dan TikTok 'Jatim070881' ke Polda Metro Jaya. Simak artikel lengkapnya di tautan ini.

5. Kementerian BUMN bantah ada dana CSR mengalir untuk terorisme

Ilustrasi Aksi Terorisme (IDN Times/Mardya Shakti)

Staf Khusus Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Arya Sinulingga membantah isu yang menyebutkan penggunaan dana atau anggaran corporate social responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan pelat merah untuk menyebarkan paham radikalisme.

Isu tersebut mencuat seiring dengan penangkapan karyawan PT Kimia Farma Tbk berinisial S oleh Tim Densus 88 Antiteror pada akhir pekan lalu. S ditangkap karena diduga sebagai teroris jaringan Jamaah Islamiyah (JI). Apa kata Arya selanjutnya? Baca di sini.