Jelang HUT ke-81 RI, PA GMNI Minta Prabowo Perbaiki Tata Kelola MBG

Menurut Abdy, evaluasi terhadap MBG diperlukan untuk memastikan anggaran negara memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. PA GMNI juga mengingatkan pentingnya keterbukaan dalam setiap tahapan pelaksanaan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan program.

Selain MBG, PA GMNI menyoroti sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan negara. Beberapa di antaranya menyangkut melemahnya supremasi hukum, persoalan meritokrasi dalam birokrasi, serta potensi benturan kepentingan dalam pengambilan kebijakan publik.

PA GMNI juga mengkritisi praktik politik dinasti, nepotisme, serta gaya hidup pejabat yang dinilai tidak sejalan dengan etika penyelenggaraan negara. Organisasi tersebut mendorong pengisian jabatan strategis di lembaga negara dan BUMN mengutamakan kompetensi, integritas, profesionalitas, dan rekam jejak.

Sebagai rujukan keteladanan, PA GMNI mengangkat sosok mantan Kapolri Jenderal Hoegeng Iman Santoso dan mantan Jaksa Agung Baharuddin Lopa. Keduanya dinilai memiliki karakter kepemimpinan yang mengedepankan kejujuran, kesederhanaan, keberanian, serta ketegasan dalam menjalankan hukum.

"Konflik kepentingan, penyalahgunaan kekuasaan, dan kebijakan impulsif harus dicegah melalui transparansi dan akuntabilitas. Meritokrasi harus ditegakkan. Kompetensi, integritas, rekam jejak, profesionalitas, dan kapasitas kepemimpinan harus menjadi dasar pengisian jabatan publik, bukan karena kedekatan politik atau kepentingan transaksional," ucap dia.

Dalam pernyataan kebangsaan tersebut, PA GMNI turut mendorong hadirnya kembali Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai pedoman pembangunan nasional jangka panjang. Menurut organisasi tersebut, PPHN dapat menjadi konsensus nasional untuk menjaga kesinambungan pembangunan di tengah pergantian kepemimpinan.

"Pembangunan nasional jangka panjang memerlukan haluan yang mantap agar agenda strategis bangsa tidak berubah-ubah secara fundamental setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan nasional. Kita memerlukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai konsensus nasional melalui mekanisme yang konstitusional, demokratis, dan partisipatif," ujar Abdy Yuhana.

PA GMNI menilai kesinambungan pembangunan juga berkaitan dengan pengelolaan potensi ekonomi dan pembangunan kewilayahan. Tanpa arah pembangunan jangka panjang yang jelas, perencanaan belanja negara berisiko tidak optimal dan dapat mempersempit ruang fiskal.

Untuk memperkuat arah penyelenggaraan negara, DPP PA GMNI merumuskan lima agenda politik taktis melalui gagasan “Ambeg Paramarta”.

DPP PA GMNI merumuskan lima agenda politik taktis demi mengembalikan arah penyelenggarakan negara sesuai dengan cita-cita luhur kemerdekaan, yaitu:

1. Teguhkan Pancasila dan Keadilan Pembangunan Daerah: Memperkokoh Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional serta menjamin pemerataan akses kemakmuran dan pelayanan dasar di seluruh daerah untuk menekan kesenjangan antarwilayah.

2. Kembalikan Ekonomi pada Konstitusi: Mengembalikan tata kelola perekonomian nasional pada mandat murni Pasal 33 UUD 1945, menjaga ketahanan fiskal, serta mengurangi ketergantungan negara terhadap utang luar negeri secara bertahap.

3. Pulihkan Etika Penyelenggaraan Negara dan Meritokrasi: Menolak keras nepotisme politik, dinasti, dan benturan kepentingan. Menegakkan sistem meritokrasi yang transparan dan akuntabel di mana pengisian jabatan publik didasarkan pada kompetensi dan rekam jejak integritas, bukan kedekatan politik.

4. Tegakkan Hukum dan Demokrasi: Memperkuat supremasi hukum yang adil dan bebas dari diskriminasi, serta membatasi konsentrasi kekuasaan agar tidak terpusat pada satu lembaga negara saja.

5. Wujudkan Kedaulatan Politik Luar Negeri Bebas Aktif: Meneguhkan kemandirian diplomasi, ekonomi, dan pertahanan nasional di tengah perubahan geopolitik dunia tanpa menjadi subordinat kekuatan global mana pun, termasuk konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.