Jelang Pilpres 2019, Apa Saja Ancaman Terbesar di Tahun Ini?

Burhanuddin Muhtadi selaku Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia mengatakan, berdasarkan penelitian yang ia lakukan pada 2009, ketika sistem proporsional terbuka diperkenalkan, tingkat praktik politik uang terjadi pada sebesar 10,5% pemilih. Pada Pemilu 2014, naik menjadi 33% pemilih. Artinya, ada tren yang naik dari tiap perhelatan Pemilu.

“Ini terkait dengan sistem pemilu yang tidak berubah, yang memberi insentif buat para caleg menggunakan uang sebagai amunisi untuk memenangkan kursi,” ujar Burhanuddin.

“Pada saat yang sama pula, ketika caleg yang berlaga, dapil, dan jumlah kursi bertambah, kemungkinan besar politik uang akan meningkat tajam dibanding 2014,” tambahnya.

Menurut Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, jika hoax yang menyebar melalui media sosial maupun dari mulut ke mulut berlangsung terus-menerus, dapat berdampak pada kehidupan sosial. Salah satunya, rasa tidak percaya pada orang atau kelompok lain.

“Hoax yang terus-menerus dijejalkan membuat kita curiga, lalu tidak percaya pada seseorang,” jelas Anita Wahid selaku Presidium Mafindo, seperti yang dikutip dari laman berita Antara.

Ketidakpercayaan tersebut membuat lupa atau tidak terpikir untuk mengecek ulang dengan cara bertanya langsung ke orang yang bersangkutan. Akibatnya, muncul prasangka negatif yang dapat mengarah pada ujaran kebencian.

Wakil Ketua MPR Mahyudin, mengatakan kurang berkembangnya penghargaan terhadap kebhinekaan dan kemajemukan bisa melahirkan politik SARA.

“Kita menghindari politik SARA yang membawa-bawa suku, agama, ras, antargolongan. Dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, politik SARA ini sangat kencang. Dalam Pilpres 2019 ini pun, politik SARA juga digunakan. Tapi, saya percaya politik SARA tidak digunakan kedua calon presiden,” ujarnya.

“Namun, kita harus waspada mungkin saja yang melakukan hoaks, fitnah, dan adu domba bukan dari calon presiden. Bisa jadi, ada pihak ketiga yang mengadu domba,” tambahnya.

Dalam diskusi bertajuk "Pemilu Damai Tanpa Radikalisme, Intoleransi dan Terorisme" yang dihadiri IDN Times, Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, menilai bahwa radikalisme, intoleransi, dan terorisme masih menjadi ancaman menjelang Pemilu 2019. Menurutnya, gerakan intoleran, gerakan radikalisme, dan paham khilafah Islami juga ikut menumpang dalam proses pemilu.

Karyono menjelaskan, salah satu bentuk ancaman pada pemilu 2019 ialah politik identitas dalam suku, agama, ras, dan antar-golongan. Ia menilai, ruang publik telah diisi ujaran kebencian dan hoaks. Untuk itu, ia meminta masyarakat Indonesia untuk mampu mendeteksi ancaman tersebut. “Harapan kami, pemilu ini damai, aman, penuh kegembiraan, tanpa ada gerakan yang bisa mengganggu pemilu dan menimbulkan keretakan sosial,” ujarnya.

Faizal Assegaf selaku ketua Progres 98 mengatakan, kelompok radikal tidak mendukung kandidat capres atau cawapres tertentu, melainkan memiliki agenda dan kepentingan tersendiri.

“Di Twitter sudah ada ancaman integrasi. Mereka (kelompok radikal), tak tanggung-tanggung menyuarakan keinginannya untuk kegagalan demokrasi. Tak peduli Prabowo kalah, Jokowi menang, dan lainnya. Ini ancaman yang serius,” tegasnya.

Rian Ernest, selaku salah satu calon legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), membeberkan alasan-alasan mengapa millennial harus menggunakan suara mereka dan tidak melakukan golput.

Menurut Rian, salah satu hal mendasar yang membuat millennial harus berpikir ulang untuk golput adalah karena Pemilu itu untuk nasib millennial sendiri. “Ini untuk nasib lu,” ujar Rian saat berbincang di IDN Times, Rabu (14/11).

Dengan ikut memilih saat pemilu mendatang. Menurut Rian, maka millennial turut memberi sumbangsih menentukan arah negara dan arah nasibnya ke depan.

Rian mengaku bisa memahami alasan yang membuat millennial memilih golput. “Pertama, karena yang disajikan gak sesuai ekspektasi,” kata Rian memberikan contoh. Namun menurutnya, hal ini tidak lantas membuat millennial sah untuk menjadi golput.

“Bukan memilih apa yang kita mau, tapi memilih yang terbaik dari yang ada, atau mencegah orang buruk untuk menjabat,” tambahnya.

Sementara itu, Gamal Albinsaid selaku juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, menjelaskan bahwa memilih dan memberikan suara merupakan hak konstitusional sebagai warga negara. Selain itu, memilih saat pemilihan umum (Pemilu) juga menjadi tanggung jawab moral bagi warga negara.

Hal-hal tersebut yang menurut Gamal membuat millennial sebaiknya tidak memilih untuk golput. Menurutnya, penting untuk millennial menjalankan dan memberikan hak konstitusionalnya saat Pemilu 2019 mendatang.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arif Budiman mengatakan bahwa situs resmi lembaga KPU itu setiap waktu mengalami upaya peretasan. Serangan hacker untuk membobol situs KPU datang dari berbagai wilayah di Indonesia, maupun negara asing. "Sampai sekarang bisa ditangani semua," jelasnya di Hotel Sultan, Rabu (13/3).

"Kalau dilihat IP Address, datang dari dalam dan luar negeri," ujar Arif Budiman. Menurutnya, asal negara peretas dengan Internet Protocol (IP) Address terbanyak tidak perlu dipublikasikan sementara ini.

Dia menambahkan, upaya pembobolan situs milik KPU sudah terjadi sejak 2014 lalu. Namun, KPU berusaha terus menjaga sistemnya agar tetap aman. Arif meyakinkan bahwa meski ada serangan peretas, proses pemungutan suara akan berjalan lancar. Apalagi penghitungan suara dilakukan secara berjenjang dan manual melalui berita acara.