Jokowi Bagikan 1,5 Juta Sertifikat Tanah: Jangan Beri Ampun ke Mafia

01 Des 2022, 16:43 WIB

Presiden Joko Widodo berpidato saat penyerahan 3.800 sertifikat tanah untuk warga di Banyuurip, Purworejo, Jawa Tengah, Kamis (29/8/2019). (ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo membagikan 1.552.000 sertifikat tanah, untuk masyarakat di 34 provinsi. Penyerahan itu dilakukan hybrid di Istana Kepresidenan, Jakarta.

"Saya minta yang sudah menerima sertifikatnya agar diangkat tinggi-tinggi, baik yang di Istana, maupun yang hadir secara virtual, sertifikatnya di angkat biar kelihatan bahwa sudah diterima betul," ujar Jokowi, Kamis (1/12/2022).

Jokowi meminta kepada masyarakat yang sudah memegang sertifikat, harus tahu berapa ukuran tanah yang dimilikinya. sehingga, tidak ada lagi terjadi sengketa tanah.

"Kita tahu, di 2015 setelah kita hitung semuanya, ada 126 juta bidang tanah yang harus di sertifikat. Yang sudah pegang sertifkat itu berapa? 46 juta. Artinya masih ada 80 juta yang belum pegang sertifikat. Betapa banyaknya, itulah yang menyebabkan sengketa tanah, konflik tanah ada di mana-mana," kata dia.

1. Jokowi ingin masyarakat tentram

ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Dalam kesempatan itu, Jokowi ingin semua masyarakat tentram. Oleh karena itu, dia berusaha memberikan sertifikat tanah.

Jokowi berpesan, sertifikat yang sudah diberikan agar jangan sampai hilang. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku senang, konflik agraria di Suku Anak Dalam sudah berangsur mereda.

"Dan saya juga senang urusan dengan Suku Anak Dalam, ini sudah lebih dari 35 tahun. Betul Pak? Bener? Lebih dari 35 tahun gak rampung-rampung. Ya memang sulit kalau sudah sengketa hukum itu sulit, sulit menghabiskan tenaga, uang, pikiran, betul-betul sulit. Dan alhamdulillah sekarang Suku Anak Dalam 744 bidang sudah diselesaikan semuanya, dan 1 keluarga dapat berapa hektare, Pak? 1 hektar, dah rampung dulu. Ini sudah 35 tahun gak selesai selesai. Sekarang bisa diselesaikan," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan, hal itu bisa segera diselesaikan karena pemerintah turun ke lapangan.

2. Jokowi minta Menteri ATR/BPN hajar mafia tanah

ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Dia kemudian mengapresiasi Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto yang terus turun ke lapangan untuk memberantas mafia tanah. Dia meminta kepada Hadi untuk menghajar mafia tanah yang sudah meresahkan masyarakat.

"Pak Menteri yang sekarang bekas Panglima TNI, Datangi beliau, datangi sudah mafianya nyingkir semuanya. Saya sudah sampaikan ke Pak Menteri, Pak sudahlah jangan beri ampun yang namanya mafia tanah. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, yaitu rakyat," ucap dia.

3. Jokowi ingatkan kalau sertifikat jadi jaminan utang, harus bisa bayar

Presiden Joko Widodo saat penyerahan Sertifikat Tanah untuk rakyat (ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah)

Lebih lanjut, Jokowi mengingatkan kepada masyarakat yang sudah memiliki sertifikat tanah, bila ingin menjadikannya sebagai jaminan utang, harus bisa membayar.

"Kemudian terakhir, ini biasanya kalau sudah pegang sertifikat itu pengen disekolahkan. Bener? Udahlah gak usah malu, iya. Saya titip ini kalau mau dipakai untuk jaminan bank, untuk agunan bank tolong dihitung betul, bisa nyicil gak nanti, bisa mengembalikan gak nanti. Itu pinjaman lho," kata Jokowi.