Jokowi Bentuk Kantor Komunikasi Kepresidenan, Tugasnya Apa?

17 Agu 2024, 21:19 WIB

Sunariyah Sunariyah

Presiden Jokowi saat Upacara perayaan HUT ke-79 RI pada Sabtu (17/8/2024). (YouTube.com/Sekretariat Presiden)

Intinya sih...

Presiden Jokowi menerbitkan Perpres 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan.
Kantor ini bertugas mendukung Presiden dalam melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis serta program prioritas.
Kantor Komunikasi Kepresidenan memiliki susunan organisasi yang terdiri atas kepala, deputi bidang materi komunikasi dan informasi, deputi bidang diseminasi dan media informasi, deputi bidang koordinasi informasi dan evaluasi komunikasi, dan juru bicara presiden.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan. Pembentukan Lembaga ini untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan komunikasi dan informasi strategis Presiden secara sinergis dan terpadu.

Dalam Perpres itu disebutkan, Kantor Komunikasi Kepresidenan merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Kantor Komunikasi Kepresidenan mempunyai tugas, menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dalam melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas presiden.

1. Fungsi Kantor Komunikasi Kepresidenan

Presiden Jokowi sampaikan Pidato Kenegaraan dalam rangka Penyampaian RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangan pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 pada Jumat (16/8/2024). (YouTube.com/Sekretariat Presiden)

Dikutip dari ANTARA, Sabtu (17/8/2024), dalam melaksanakan tugas, Kantor Komunikasi Kepresidenan menyelenggarakan fungsi antara lain pelaksanaan analisis isu dan informasi aktual, strategis, dan politik terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden.

Kantor Komunikasi Kepresidenan juga menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengelolaan materi dan strategi komunikasi atas isu dan informasi aktual, strategis, dan politik terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden; pelaksanaan diseminasi informasi dan media komunikasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden.

Kemudian, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi informasi strategis dan evaluasi komunikasi antarkementerian/lembaga terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden; pelaksanaan administrasi Kantor Komunikasi Kepresidenan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

2. Dibentuk sekretariat Kantor Komunikasi Kepresidenan

Presiden RI, Joko "Jokowi" Widodo memberikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI tahun 2024, pada Jumat (16/8/2024). (YouTube.com/Sekretariat Presiden)

Susunan organisasi Kantor Komunikasi Kepresidenan terdiri atas kepala, deputi bidang materi komunikasi dan informasi, deputi bidang diseminasi dan media informasi, deputi bidang koordinasi informasi dan evaluasi komunikasi, dan juru bicara presiden.

Adapun dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Komunikasi Kepresidenan, dibentuk Sekretariat Kantor Komunikasi Kepresidenan yang berada di bawah dn bertanggung jawab kepada kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.

Sekretariat Kantor Komunikasi Kepresidenan dipimpin oleh kepala sekretariat.

3. Ada pengalihan tugas dari Kantor Staf Presiden ke Kantor Komunikasi Kepresidenan

Perayaan HUT ke-79 RI di Istana Merdeka, Jakarta, usai dilaksanakan pada Sabtu (17/8/2024). (IDN Times/Trio Hamdani)

Pada saat peraturan presiden ini mulai berlaku, pelaksanaan fungsi di bidang pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan, serta pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi yang dilaksanakan oleh Kantor Staf Presiden, dialihkan menjadi tugas dan fungsi Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Perpres ini ditetapkan Presiden Joko Widodo di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2024 dan diundangkan pada tanggal yang sama oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Perpres berlaku pada tanggal diundangkan.