Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo menghadiri peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2023. Dalam pidatonya, Jokowi menyebut korupsi merupakan kejahatan luar biasa.
"Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang menghambat pembangunan, bisa merusak ekonomi bangsa dan juga bisa menyengsarakan rakyat," ujar Jokowi di Jakarta, Selasa (12/12/2023).
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga membeberkan data pejabat negara yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari 2004-2022.
"Sudah banyak sekali dan menurut saya terlalu banyak pejabat-pejabat kita yang sudah ditangkap dan dipenjarakan, tidak ada negara lain yang menangkap dan memenjarakan pejabatnya sebanyak negara kita Indonesia," kata dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, total ada 344 pimpinan, anggota DPR dan DPRD yang ditangkap karena kasus korupsi.
"344 termasuk Ketua DPR dan juga Ketua DPRD. Ada juga 38 menteri dan kepala lembaga, ada 24 gubernur dan 162 bupati dan wali kota, ada 31 hakim, termasuk hakim konstitusi, ada 8 komisioner, di antaranya Komisioner KPPU dan KY, juga ada 415 dari swasta dan 363 dari birokrat, terlalu banyak, banyak sekali. Sekali lagi, carikan negara lain yang memenjarakan pejabat sebanyak di Indonesia," ucap dia.
Meski demikian, Jokowi mengaku banyak yang dipenjara, tapi kasus korupsi tetap berjalan. Oleh karena itu, Jokowi menyebut perlu ada evaluasi.
"Artinya ini kita perlu mengevaluasi total. Saya setuju tadi disampaikan Ketua KPK, pendidikan, pencegahan, penindakan, iya. Tapi ini ada sesuatu yang harus dievaluasi total. Kembali lagi apakah korupsi berhenti? Apakah hukuman penjara membuat jera? Ternyata tidak, karena korupsi semakin canggih, semakin kompleks bahkan lintas negara dan multiyuridiksi serta menggunakan teknologi mutakhir," kata dia.
Dalam kesempatan itu, Jokowi mengaku ingin memperkuat sistem untuk mematahkan praktik tindak korupsi.
"Kita perlu perkuat sistem pencegahan, sistem perizinan, sistem pengawasan internal dan lain-lain. Memang sudah banyak juga yang kita buatkan platform, e-catalog misalnya, saya dulu masuk dalam e-catalog ada 50 ribu barang, sekarang, tadi pagi laporan Kepala LKPP 7,5 juta barang yang masuk. Lompatannya sangat cepat. Kemudian online single submission, ini juga sangat membantu. One map policy saya kira belum selesai, tapi sudah 60-70 persen. Ini akan sangat banyak membantu memagari orang untuk tidak korupsi," ujar Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga mengapresiasi mengenai adanya pembayaran pajak secara online. Kemudian, pembuatan sertifikat elektronik yang prosesnya menggunakan sistem aplikasi.
"Ini dalam rangka agar tidak terjadi korupsi," imbuhnya.