Jokowi Masuk Tokoh Korupsi OCCRP, Pimpinan KPK: Jangan Hanya Narasi

03 Jan 2025, 15:43 WIB

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto di gedung KPK, Jumat (3/1/2025). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Intinya sih...

KPK akan bertindak jika ada laporan disertai bukti terkait nominasi Jokowi sebagai pemimpin paling korup 2024
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan tugas KPK sesuai prinsip dengan harus adanya bukti, dokumen, dan alat yang mendukung

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, buka suara soal nama Presiden ke-7, Joko "Jokowi" Widodo yang masuk ke dalam daftar nominasi Pemimpin Paling Korup 2024 versi lembaga Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang bermarkas di Amsterdam, Belanda.

Setyo menegaskan, KPK tidak akan melakukan pemeriksaan terhadap Jokowi hanya berdasarkan narasi saja dan bersifat lisan. Namun, KPK akan bertindak jika ada laporan disertai bukti.

"Selama hanya mungkin lisan, sifatnya narasi saja, tentunya kami tidak lakukan (pemeriksaan). Kamu tunggu saja, mungkin nanti saja ada pihak yang secara detail (melaporkan), informasi dan lain-lain. Pastinya segala sesuatu kalau nantinya ada laporan ada pengaduan kami akan melalui mekanisme yang ada," ujar Setyo di Gedung KPK, Jumat (3/1/2025).

1. Prinsipnya harus ada bukti

Presiden ke-7 RI, Joko “Jokowi” Widodo. (IDN Times/Larasati Rey)

Setyo mengatakan, KPK akan menjalankan tugas sesuai prinsip, yakni harus ada bukti, dokumen, dan alat yang mendukung untuk menguatkan adanya dugaan korupsi.

"Prinsipnya kami kan segala sesuatunya harus ada bukti dong, ada dokumen pendukung, ada alat bukti ada sesuatu yang bisa ditunjukkan, menguatkan bahwa telah diduga patut adanya dugaan tindak pidana korupsi," ujar Setyo.

2. KPK tunggu pihak yang akan melaporkan

Logo dari organisasi OCCRP yang berkantor pusat di Amsterdam, Belanda. (Dokumentasi OCCRP)

Setyo mengatakan, KPK akan menunggu apabila ada pihak-pihak yang akan melaporkan Jokowi tentang narasi dari OCCRP. Namun, dia mengingatkan sesuatu harus berdasarkan bukti bukan narasi.

"Kalau memang itu hanya sementara adanya dari media atau segala macam, ya, intinya kami tunggu lah, mungkin ada pihak tertentu yang mungkin nanti ada yang melaporkan tentang hal itu," kata dia.

3. Nama-nama di OCCRP masuk ke dalam daftar nominasi bukan karena proses voting

Daftar finalis calon pemimpin terkorup versi OCCRP. (Tangkapan layar OCCRP)

Sebelumnya, OCCRP juga mengklarifikasi mengenai dasar nama-nama tertentu masuk ke dalam daftar nominasi pemimpin paling korup. Mereka menegaskan, nama-nama tersebut bisa masuk ke dalam daftar nominasi bukan karena proses voting.

"Para juri kami meninjau semua nominasi yang ada. Tetapi, keputusan akhir ada di tangan para juri. Ini bukan sebuah kontes untuk menguji popularitas," demikian cuit OCCRP di platform X resminya.

Mereka mengakui Presiden Kenya, William Ruto menerima lebih dari 40 ribu nominasi dari seluruh dunia. Ini merupakan nominasi terbanyak yang pernah mereka terima untuk satu individu. Tetapi, para juri menetapkan pemimpin paling korup adalah eks Presiden Suriah, Bashar Al Assad.

"Ini karena kerusakan dan kekacauan lintas negara yang disebabkan oleh rezim pemerintahannya. Hal itu juga berpengaruh di kawasan Timur Tengah. Keputusan ini bukan berarti mengecilkan peran Ruto atau menganggap sebelah mata perbuatan korupsinya," kata mereka.

Para juri menetapkan pemimpin paling korup berdasarkan skala dan dampak atas perbuatan mereka di tingkat global. Pernyataan ini sekaligus menepis narasi yang dibangun di Tanah Air bahwa ada pihak yang sengaja mengorkestrasi agar nama Jokowi masuk ke dalam daftar nominasi.

Narasi itu dibentuk dengan alasan dorongan dari sejumlah pihak di media sosial pada awal Desember 2024 lalu untuk ramai-ramai menominasikan nama Jokowi.