Jokowi Minta Kapolri Tindak Penolak Renovasi Gereja di Balai Karimun

12 Feb 2020, 23:00 WIB

Presiden Jokowi memberikan keterangan pers di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu 12 Februari 2020. IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo menanggapi tentang penolakan pembangunan Gereja Paroki Santo Joseph di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau dari sekelompok masyarakat. Ia memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dan Kapolri Jenderal Pol Idham Azis menjamin kebebasan beribadah.

Tak hanya itu, Jokowi juga menyinggung pemerintah daerah Riau yang tak menggubris insiden tersebut. Karena itu, ia langsung memerintahkan jajaran pemerintah pusat menindak tegas oknum yang menghalang-halangi pembangunan gereja.

1. Jokowi perintahkan Menko Polhukam dan Kapolri tindak tegas

Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis (Dok. Humas Polri)

Jokowi menjelaskan, dia telah memerintahkan Menko Polhukam dan Kapolri menindak tegas kelompok atau pihak yang mengganggu kebebasan beribadah sesuai konstitusi. Dia mengaku tak ingin ada intoleransi di Indonesia.

"Menindak tegas kelompok-kelompok atau masyarakat yang mengganggu berjalannya sesuai dengan jaminan konstitusi yang saya sampaikan. Jangan sampai intoleransi ada," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (12/2).

2. Jokowi singgung pemerintah daerah Riau tak ada tindakan untuk kasus ini

Presiden Jokowi memberikan keterangan pers di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu 12 Februari 2020 (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Jokowi juga menyinggung pemerintah daerah yang tak segera menyelesaikan kasus tersebut. Karena itu, dia akhirnya mengimbau pemerintah pusat turun tangan.

"Baik yang berkaitan dengan gereja yang ada Karimun Tanjung Balai, maupun masjid yang ada di Minahasa Utara, harus dirampungkan, karena jadi preseden yang tidak baik, bisa menjalar ke daerah lain," ujar dia.

3. Jokowi ingatkan konstitusi memberikan kebebasan beribadah masing-masing agama

Presiden Jokowi memberikan keterangan pers di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu 12 Februari 2020 (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Jokowi kembali mengingatkan bahwa konstitusi menjamin kemerdekaan setiap penduduk, untuk memeluk agama masing-masing. Sehingga hal itu bisa dijadikan payung hukum.

"Konstitusi kita itu menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing, dan beribadat sesuai dengan kepercayaannya. Jelas itu konstitusi kita memberikan payung kepada seluruh masyarakat," tutur Jokowi.