Jokowi Minta Masyarakat Kritik Pemerintah, Begini Reaksi JK

13 Feb 2021, 10:13 WIB

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Jakarta, IDN Times - Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla atau yang akrab disapa JK mengatakan, kritik merupakan bagian dari langkah check and balance pada sistem demokrasi suatu negara. Namun, ia melihat pertanyaan besar di dalam masyarakat Indonesia saat ini, yaitu bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi.

"Walaupun dikritik berbagai macam, beberapa hari lalu Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak yang bertanya 'bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?' Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita semua," ujarnya pada acara Mimbar Demokrasi Kebangsaan Fraksi PKS DRP RI yang disiarkan melalui YouTube PKSTV, Jumat, 12 Februari 2021.

1. Demokrasi tidak akan berjalan apabila tidak ada kontrol

Jusuf Kalla (IDN Times/Kevin Handoko)

JK mengingatkan, demokrasi tidak akan berjalan apabila tidak ada kontrol. Ia memberikan contoh era Orde Lama dan Orde Baru yang menjadi momen tidak berjalannya demokrasi dengan baik di Tanah Air.

"Ekonomi menjadi sulit dan sebagainya, tentu kita harus menjaga kepentingan-kepentingan masyarakat untuk tetap menjaga (demokrasi), jadi rakyat harus melihat pelaksanaan pemerintah secara demokratis dan hak-hak (rakyat) terjaga," katanya.

2. Pemerintahan yang baik adalah bagian dari pelaksanaan demokrasi

Jusuf Kalla saat bertemu Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

JK menjelaskan demokrasi bisa saja dilaksanakan tanpa memberikan manfaat untuk rakyat. Namun, lanjutnya, sistem demokrasi seperti itu tidak akan berjalan dengan baik.

"Pelaksanaan pemerintahan yang baik itu adalah bagian dari menjalankan demokrasi," tuturnya.

3. Peran partai oposisi di negara demokrasi sangat penting

ANTARA FOTO/Setwapres-Jeri Wongiyanto

JK menekankan tentang pentingnya profesionalisme pemerintah dalam mewujudkan manfaat dari sistem demokrasi. Keberadaan partai oposisi juga sangat penting sebagai pihak yang melakukan kontrol, demi menjaga keberlangsungan demokrasi.

"PKS sebagai partai oposisi tentu mempunyai suatu kewajiban untuk melaksanakan kritik itu agar terjadi balancing, dan agar terjadi kontrol di pemerintah. Tanpa adanya kontrol, pemerintah tidak dapat berjalan dengan baik," jelasnya.