Jokowi Pilih Nama Ina Digital untuk Platform Layanan Publik Indonesia

12 Jan 2024, 17:10 WIB

Ilustrasi gawai/ponsel. (IDN Times/Hana Adi Perdana)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko “Jokowi” Widodo telah menentukan nama program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau Government Technology Agency (Govetch), yakni Ina Digital.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, ini jadi platform digitalisasi pelayanan publik pada masyarakat.

“Presiden sudah menentukan bahwa nanti platform SPBE kita namanya Ina Digital. Jadi semuanya serba digital, pelayanan publik juga harus lebih terus bertransformasi digital, lebih cepat, lebih berkualitas, segala hal bisa kita selesaikan dengan kemajuan teknologi digital,” kata dia, dikutip Jumat (12/1/2024).

1. Sebut akan mudahkan layanan pada masyarakat

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi (IDN Times/Misrohatun)

Dia mengatakan, Ina Digital menyediakan integrasi antarkementerian dan lembaga untuk mewujudkan satu portal layanan nasional.

“Jadi ketika (masyarakat) mau cari layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial semuanya bisa lebih mudah,” katanya.

2. Identitas kependudukan bermigrasi ke digital

Ilustrasi KTP Elektronik (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Budi mengatakan, presiden memang akan menyelesaikan implementasi SPBE dan dipastikan rampung pada 2024. Sejauh ini, yang jadi target adalah minimal identitas kependudukan bermigrasi ke digital.

“Semua ekosistemnya lagi disiapkan, yang pasti tahun ini. Pak Presiden minta supaya bulan enam sudah mulai bisa beroperasi terutama identitas kependudukan digital dulu. Menurut laporan Menteri Dalam Negeri baru 10 juta data kependudukan yang sudah migrasi ke digital, kita mengharapkan seluruh data kependudukan ini nanti bisa segera selesai,” kata Budi.

3. Fokus pada sembilan layanan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas (dok. KemenPAN-RB)

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menerangkan, SPBE akan fokus pada 9 layanan. Pertama, digitalisasi identitas.

"Yakni digital ID, seperti KTP, targetnya ke depan dr pak presiden tak ada lagi cetak-cetak KTP semua cukup pakai IKD yang nanti akan bisa dibawa di HP masing-masing. Bagi masyarakat yang belum punya HP tetap KTP cetak bisa digunakan," ujar dia.

Kedua, berkaitan dengan pertukaran data antara kementerian/lembaga. Menurutnya, selama ini proses pertukaran data itu belum optimal dan manfaatnya tidak terasa di masyarakat.

"Ketiga, digital payment, atau pembayaran digital, sekarang sudah jalan. Hampir semua di pemerintahan dari pusat daerah sudah pakai digital, jarang sekali yang pakai cash," ucap dia.

Keempat, pelayanan publik dengan membuat portal satu data. Kelima, ada portal administrasi pemerintah. Nantinya, sistem keuangan, sistem pemerintahan tidak lagi tercecer di banyak tempat.

Keenam, layanan SIM online. Kemudian yang ketujuh ada integritas bantuan sosial yang ada di Kementerian Sosial. Kedelapan, integritas layanan kesehatan dan yang kesembilan integritas data pendidikan.