Jokowi-Prabowo ke Kaltim Bareng, Relawan JokPro: Pertanda Duet 2024

Ketika dikonfirmasi kepada Juru Bicara Menhan Dahnil Anzar Simanjuntak, disebutkan agenda Prabowo ke Kaltim hanya kegiatan biasa saja. "Beliau mendampingi presiden seperti biasa saja," ujar Dahnil kepada IDN Times melalui pesan pendek, Selasa kemarin. 

Tetapi, dari sudut pandang pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin, ada agenda khusus mengapa Jokowi mengajak Prabowo dalam kunker ke Kaltim. Agenda tersebut ada kaitannya dengan pembangunan ibu kota negara baru.

Ia mendengar informasi Prabowo diajak karena kepemilikan tanah yang luas di area Kaltim. Sebelumnya, dalam ajang debat jelang Pemilu 2019, Jokowi sempat menyebut Ketua Umum Partai Gerindra itu memiliki tanah seluas 220 ribu hektare di Kaltim dan 120 ribu hektare di Aceh. 

"Jadi, dari informasi yang saya dapatkan, tanah milik Prabowo memang banyak dan tersebar di Kaltim. Informasi itu diperoleh karena KSP (Kantor Staf Presiden) sempat melakukan investigasi diam-diam mengenai hal ini jelang Pemilu 2019 lalu," kata Ujang ketika dihubungi IDN Times.

Ia menambahkan, proyek pembangunan IKN akan tetap dilaksanakan meski situasi saat ini masih diliputi pandemik COVID-19. Dana untuk pembangunan IKN pun, kata Ujang, tidak dialokasikan untuk penanganan pandemik. 

"Padahal, anggaran untuk kementerian, instansi lain termasuk pemda dialihkan untuk penanganan corona. Tetapi, anggaran untuk membangun ibu kota baru ini tidak," kata dia yang mendengar informasi dari Bappenas. 

Analisa Ujang itu terkonfirmasi ketika Jokowi memastikan pembangunan IKN tetap sesuai rencana. "Agenda ibu kota ini tetap dalam rencana. Tadi saya dengan Pak Menhan dengan Pak Menteri PUPR untuk melihat secara detail juga. Kami diskusi mengenai kira-kira di mana pelabuhan, di mana airport. Kalau kami melihat ke lapangan seperti ini akan lebih mudah. Itu saja," kata Jokowi pada Selasa kemarin. 

Ujang tegas mengatakan, tak mungkin Prabowo akan memberikan tanah miliknya di Kaltim secara cuma-cuma. Ia menduga bila tanah itu hendak dihibahkan bakal ada imbal balik yang diminta. 

"Saya yakin ada barter dengan Jokowi terkait persoalan, misalnya permintaan dukungan untuk pemilu 2024. Semua arahnya pasti ke sana," kata Ujang menganalisa. 

Ia pun yakin meski sudah kalah dua kali dalam dua pemilu berturut-turut, Prabowo tetap akan maju dalam pilpres 2024. Itu sebabnya ia kembali bersedia dipilih sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. 

"Selain itu kan, Pak Prabowo bersedia dipilih jadi menteri di kabinet Jokowi. Kadernya juga bolak-balik sudah mengatakan siap mendorong. Dalam analisa saya, 99,99 persen dia pasti bakal maju (di Pilpres 2024)," tutur Ujang. 

Sementara, dalam pandangan Ujang, respons relawan Jokowi-Prabowo 2024 terlalu dini untuk disimpulkan konsep duet tersebut akan terwujud. Sebab, bila ingin diwujudkan, maka harus dilakukan amandemen UUD 1945 Pasal 7 yang menyangkut lama masa jabatan presiden. 

"Itu terlalu membesar-besarkan dan itu kan sudah jelas (duet Jokowi-Prabowo 2024) menabrak konstitusi di UUD 1945," kata doktor di bidang politik itu. 

Justru, ia menduga arah jelang Pemilu 2024 konsepnya Prabowo sebagai capres dan Puan akan maju sebagai cawapres. Ujang menduga itu salah satu poin yang dibahas di antara dua sekjen parpol pada Selasa kemarin. 

"Jadi, pertemuan pada Selasa kemarin kan bagian dari silaturahmi politik. Saya melihat bila PDIP mencalonkan trah Sukarno, maka akan sulit maju sebagai capres. Kemungkinan Puan itu akan diusung cawapres dan dibutuhkan Prabowo sebagai capres," tutur dia. 

Ia menambahkan, dari segi elektabilitas PDIP justru akan dirugikan bila masih kukuh mengusung Puan sebagai capres pada Pemilu 2024. Maka, PDIP saling membutuhkan dengan Gerindra atau parpol lain. 

"Tapi, Puan tetap jalan (mempromosikan diri) melalui baliho. Meskipun lebih banyak sentimen negatif yang muncul karena pemasangan baliho itu," ungkapnya.