Jokowi Sampaikan Enam Pesan ke KPU soal Pemilu 2024
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo menerima anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Istana Negara, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Jokowi menyampaikan enam arahan terkait Pemilu 2024.
"Bapak Presiden tadi menyambut baik laporan kami, KPU, tentang penyelenggaraan Pemilu 2024 dan beliau memberikan dukungan sepenuhnya untuk penyelenggaraan Pemilu 2024," ujar Ketua KPU, Hasyim Asy'ari, usai menemui Jokowi dalam keterangannya, Senin (30/5/2022).
1. Jokowi ingin memastikan penyelenggaran Pemilu 2024 sesuai jadwal
Pertama, kata Hasyim, Jokowi memberi arahan kepada KPU agar tahapan penyelenggaraan pemilu 2024 sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Diketahui, hari pemunutan suara akan digelar pada 14 Februari 2024.
"Jadi Presiden ingin memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan tepat waktu reguler lima tahunannya," ucapnya.
2. Kementerian dan lembaga diperintahkan untuk bantu KPU
Kedua, Jokowi juga memerintahkan menterinya untuk membantu KPU menyukseskan penyelenggaraan pemilu 2024. Para menteri tersebut antara lain Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung.
"Semuanya akan ditugaskan oleh Presiden memberikan dukungan sepenuhnya kepada KPU, terutama untuk dukungan anggaran, dan juga personel, dan juga logistik kepemiluan," katanya.
Kemudian yang ketiga, Jokowi berpesan kepada jajaran KPU untuk meningkatkan kualitas pemilu. Misalnya dengan meningkatkan partisipasi pemilih, memberikan edukasi kepada pemilih, hingga meningkatkan kualitas tata kelola kepemiluan di lingkungan KPU.
3. Jokowi mengingatkan KPU untuk hati-hati
Keempat, Jokowi mengingatkan kepada KPU untuk hati-hati, karena penyelenggaraan pemilu itu bersifat politis. Sebab, semua hal yang terjadi bisa menjadi isu politik yang tidak terkendali.
Kelima, Jokowi juga berpesan agar masa kampanye bisa dipersingkat. Hal itu bisa menghemat anggaran pemilu.
"Titik temunya adalah kampanye pada durasi 90 hari. Ini juga nanti akan berimplikasi kepada proses-proses pengadaan dan distribusi logistik, terutama surat suara dan formulir," katanya.
Keenam, aparat negara juga diperintah untuk ikut mengamankan semua jalannya penyelenggaraan pemilu.
