Jokowi Tak Memenuhi Syarat jika Ingin Jadi Ketum Golkar

20 Mar 2024, 14:26 WIB

Presiden Jokowi meninjau ketersediaan beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Jakarta, IDN Times - Isu Presiden Joko "Jokowi" Widodo akan menjadi Ketua Umum Golkar semakin santer. Pengamat politik, Ujang Komarudin menilai Jokowi tak memenuhi syarat bila ingin jadi orang nomor satu di partai beringin.

"Ya, sebetulnya kalau Jokowi Jadi ketum Golkar, kan tidak memenuhi syarat, kan Ketum Golkar itu harus pernah jadi pengurus di tingkat pusat, daerah atau organisasi pendiri selama lima tahun, lalu juga pernah aktif di organ selama lima tahun lalu didukung oleh 30 suara pemilih minimal. Kan gitu," ujar Ujang kepada IDN Times, Rabu (20/3/2024).

1. Harus ubah ubah AD/ART Golkar bila Jokowi ingin jadi ketua umum

Presiden Joko Widodo (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Ujang menerangkan, syarat menjadi ketua umum sudah tertulis di AD/ART Golkar. Dia mempertanyakan apakah kader Golkar rela AD/ART partai diubah demi mengakomodasi individu tertentu.

"Jadi, itu kan tidak memenuhi syarat juga dalam konteks bisa menjadi ketua umum, tetapi kalau AD/ART-nya diubah, tapi apakah mau kader-kader Golkar mengubah seenaknya AD/ART itu hanya untuk mengakomodir individu atau orang-orang tertentu," ucap dia.

2. Jokowi akan dianggap begal partai apabila mengubah AD/ART Golkar

Presiden Joko Widodo (dok. Sekretariat Presiden)

Ujang menyampaikan, bila terjadi perubahan AD/ART untuk mengakomodasi Jokowi jadi Ketua Umum Golkar, tentu akan mencoreng nama mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Karena bagaimanapun Partai Golkar adalah partai besar yang harus menjaga marwah dan rohnya, dalam konteks itu penuhi dulu persyaratan Jokowi untuk menjadi ketua umum," kata dia.

Bahkan, kata Ujang, Jokowi bisa dicap sebagai begal partai apabila memaksa jadi Ketua Umum Golkar.

"Kalau misalkan dipaksakan Jokowi jadi ketua umum, tentu ini merupakan cara-cara yang tidak sehat, yang terjadi di Partai Golkar dan itu bisa merusak Partai Golkar dan secara umum merusak demokrasi di Indonesia dan tentu tidak akan bagus juga bagi Pak Jokowi, karena Pak Jokowi dianggap tanda kutip membegal Partai Golkar kalau tidak memenuhi syarat (menjadi ketum)," ucap dia.

3. Airlangga pertanyakan isu Jokowi ingin jadi Ketum Golkar

Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Sebelumnya, Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, merasa heran dengan isu Presiden Jokowi akan menjadi penggantinya di partai berlambang beringin itu.

"Kata siapa?" ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (19/3/2024).