Jusuf Kalla: Masjid Tidak Boleh Dipakai Kampanye

15 Nov 2023, 10:41 WIB

ilustrasi masjid. (IDN Times/Syifa Putri Naomi)

Jakarta, IDN Times - Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla, menegaskan kepada kepada Capres dan Cawapres untuk tidak menjadikan masjid sebagai tempat kampanye. Mantan Wakil Presiden RI itu juga menekankan kepada DMI untuk tidak ikut berkampanye.

"Saya tekankan, DMI tidak boleh berkampanye dan masjid tidak boleh dipakai berkampanye," kata Jusuf Kalla pada Malam Penganugrahan DMI Award Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 di Auditorium Universitas Nahdhatul Ulama Surabaya, Selasa, (14/11/2023).

1. Kriteria JK adalah yang mencintai masjid

IDN Times wawancara khusus bersama Jusuf Kalla pada Jumat (19/5/2023). (IDN Times/Fauzan)

Pria yang akrab disapa JK itu ternyata punya kriteria khusus pada hari pencoblosan nanti. JK mau memilih pasangan Capres dan Cawapres yang mencintai masjid.

"Tapi, ketika saya ditanya secara pribadi, ya sederhana saja. Pilih yang lebih mencintai masjid," ujar JK.

2. Kelakar JK soal fenomena pemilu

Ketua DMI, Jusuf Kalla hadir di peringatan Isra Mikraj di Masjid Istiqlal, Sabtu (18/2/2023) (dok. DMI)

Pada kesempatan yang sama, JK juga menceritakan soal fenomena unik jelang Pemilu, khususnya di daerah Jawa Timur. Para calon, menurut JK, biasanya rajin ke Jawa Timur untuk sowan dengan para kyai.

"Makanya ada guyon kalo sudah ramai-ramai datangi para kyai, itu berarti sudah dekat pemilu yah. Ketika saya ditanya secara pribadi, ya sederhana saja. Pilih yang lebih mencintai masjid," kata JK.

3. JK minta publik lihat rekam jejak calon pemimpin

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Mardya Shakti)

JK meminta agar masyarakat menentukan parameter tinggi dalam memilih pemimpin. Masyarakat harus melihat dari sisi kepemimpinan, pengalaman, integritas, rekam jejak, kecerdasan, dan tingkat penerimaan di masyarakat.

Masyarakat, diminta JK, untuk berpikir demi kemajuan bangsa. Menurutnya, publik perlu berhati-hati dalam memilih pemimpin.

"Ini adalah negara besar. Bukan kayak Burma atau yang lain, ini 270 juta orang, negara besar ke empat di dunia. Jika salah memilih, itu bermasalah kita," ujarnya.