Ada Demo di Bundaran HI, KSP Siap Tampung Aspirasi
Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengimbau massa di sekitar Bundaran HI menjaga ketertiban dan tidak mudah terprovokasi.
KSP menyatakan siap menampung aspirasi mahasiswa dan pengunjuk rasa lain.
Demo memanas setelah polisi mengadang mahasiswa, sementara SADAR menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah.
Jakarta, IDN Times - Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, mengimbau massa aksi yang berunjuk rasa di sekitar kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2026), untuk tidak anarkis dan menjaga ketertiban. Dia meminta massa untuk tidak mudah terprovokasi.
"Aturan aksi kebebasan berpendapat dimuka umum sudah diatur dalam UU Nomor 9 tahun 1998, silakan dilaksanakan sesuai aturan yg ada ,pemerintah dan uu memberikan ruang,namun yg harus dijaga agar aksi tetap dilaksanakan dengan tertib ,menjaga hak hak asasi masyarakat lain,jangan mudah terprovokasi dan jangan anarkis,jaga kepentingan nasional,aparat akan melayani aksi damai," ujar Listyo dalam keterangannya.
Listyo mengatakan, KSP siap menampung aspirasi yang disampaikan massa aksi. Dia mengajak massa aksi untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan.
"KSP mewakili pemerintah siap menampung aspirasi dari perwakilan adik-adik mahasiswa maupun perwakilan pengunjuk rasa yang lain,sekaligus hari adalah momentum hari peringatan Sumpah Pemuda yang harus terus kita jaga semangat persatuan untuk terus jaga dan kita rawat bersama untuk membangun Bangsa, semua masukan dari para peserta unjuk rasa adalah bagian dari kita untuk bersama sama menjaga dan merawat Bangsa Ini, Selamat Hari Sumpah Pemuda," kata dia.
Sekitar pukul 15.55 WIB, demo yang berlangsung di sekitar Bundaran HI memanas. Polisi sempat mengadang mahasiswa di depan Gedung UOB. Mahasiwa berusaha merangsek, adu dorong dengan Polisi.
Salah satu kelompok massa bernama Indonesai Sadar (SADAR) menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Tuntutan tersebut meliputi penetapan status bencana nasional, perbaikan anggaran negara, penurunan biaya pendidikan, pemberantasan korupsi, hingga penghentian militerisasi di ruang sipil.
