Kabinet Bayangan: Pemerintah Gagap Tanggulangi Gempa NTT hingga Karhutla
Iqbal Damanik menilai pemerintah gagap menangani gempa NTT, bencana di Sumatra, dan karhutla akibat lemahnya mitigasi.
Karhutla disebut masih berlangsung, termasuk di sejumlah taman nasional, sementara kinerja sejumlah menteri turut dikritik.
Survei Celios dan Kabinet Bayangan memberi nilai di bawah lima untuk kinerja Prabowo dan Gibran.
Jakarta, IDN Times - Menteri Perlindungan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim dari Kabinet Bayangan, Iqbal Damanik menilai, pemerintah gagap dalam menanggulangi sejumlah bencana, baik gempa bumi Nusa Tenggara Timur, banjir bandang Sumatra hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Iqbal mengatakan, pemerintah justru menyebut bencana menjadi ujian nyata. Padahal, bencana yang hadir muncul karena lemahnya mitigasi pemerintah baik dari sisi perencanaan ataupun penganggaran.
Hal itu disampaikan Iqbal Damanik dalam konferensi pers penyampaian rapor 2 tahun pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara daring, Minggu (11/10/2026).
"Kita tahu bahwa situasi saat ini menjadi semakin buruk dan pemerintahan ini diuji dan lalu kemudian gagap menangani kebakaran hutan dan lahan, gagap menangani bencana yang terjadi di Sumatra, bahkan gagap menangani bencana yang terjadi di NTT pada tahun ini juga," kata Iqbal, dalam jumpa pers itu.
1. Karhutla kian memburuk padahal ditargetkan selesai dalam sebulan
Pemadaman lahan karhutla. (IDN Times/istimewa). Iqbal menyayangkan pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut penanggulangan karhutla akan rampung dalam waktu sebulan. Namun, faktanya, karhutla masih terus terjadi hingga hari ini.
Menurut dia, karhutla di era pemerintahan sekarang sudah sangat buruk. Kebakaran bahkan terjadi di sejumlah taman nasional.
"Ini menunjukkan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan sangat minim sekali tindakan dari pemerintah dan minim sekali langkah-langkah dari pemerintah," kata Iqbal.
2. Menteri Jumhur disebut tak melakukan apapun untuk karhutla
Menteri Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat usai meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin, (24/8/2026). (Dok. KLH) Iqbal turut mengkritisi kinerja Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat yang dinilai tidak melakukan upaya apapun untuk meredam polusi di Indonesia sebagai tanggung jawabnya. Namun, Jumhur juga dinilai tidak melakukan apapun dalam penanggulangan karhutla.
Selain itu, Iqbal juga mengkritik kebijakan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang menerbitkan Hak Guna Usaha (HGU) di wilayah Sumatra Selatan, hingga Kalimantan.
"Ini juga kita harus menuntut tanggung jawab dari Nusron Wahid. Apa yang dia lakukan terhadap perusahaan-perusahaan atau perkebunan kelapa sawit yang sudah terbukti benar-benar terbakar?" kata dia.
3. Kinerja Prabowo dapat skor 2,8 per 10
Presiden Prabowo Subianto meminta pola komunikasi pemerintah dengan masyarakat diperkuat agar tidak berjalan satu arah (Rusman/Biro Pers Media, dan Informasi Sekretariat Presiden) Kabinet Bayangan dan Celios menangkap potret kinerja Presiden Prabowo Subianto selama dua tahun pemerintahannya. Presiden Prabowo mendapat skor 2,8/10 dari para ahli. Sedangkan penilaian masyarakat umum mencapai 4,6/10.
Sementara iti, Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka hanya mendapat skor di bawah lima selama 2 tahun pemerintahan. Hal itu terpotret dari riset dan survei yang dilakukan oleh Celios dan http://KabinetBayangan.id.
Dalam survei ini, ada dua kelompok responden yang diambil datanya. Mereka terdiri dari kelompok ahli dan masyarakat umum.
"Untuk Gibran, ahli bilang 2,2 dari 10. Sementara untuk masyarakat umum menilai kinerja dari Wakil Presiden Gibran itu 4,9 dari 10," kata Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira saat hasil riset secara daring, Minggu (11/10/2026).
Bhima menyampaikan, kinerja Prabowo selama dua tahun juga mendapat skor rendah, hanya sekitar 2,8 dari 10.
"Kemudian untuk masyarakat umum ditanya, pertanyaan yang sama, apakah ya, bagaimana Anda menilai kinerja Presiden Prabowo dalam menjalankan fungsinya sebagai kepala negara, itu nilainya 4,6 dari 10. Tetap ya di bawah angka 5," ungkap Bhima.
"Jadi keduanya sama-sama skornya sebenarnya di bawah angka 5, gitu," imbuh Bhima.
Survei tersebut melibatkan 129 responden ahli dengan berbagai latar belakang hingga wilayah domisili, serta pengalaman profesional yang beragam. Survei tersebut juga melibatkan 1.142 responden yang tersebar di berbagai provinsi.
Adapun, pengumpulan data dilakukan sejak 15 September hingga 9 Oktober 2026. Survei terhadap masyarakat umum menggunakan pendekatan non-probability sampling melalui Meta Ads. Sedangkan responden ahli snowball sampling untuk menjangkau responden dengan keahlian yang relevan.
