Kepala KSP: Prabowo Kerahkan Satgas Darat dan Udara Tangani Karhutla
Pemerintah mengerahkan TNI, Polri, pemda, masyarakat, serta satgas darat dan udara untuk mempercepat penanggulangan karhutla.
Prabowo menggelar rapat dengan pakar untuk membahas mitigasi dan edukasi agar karhutla tidak terus berulang.
Pemerintah menyiapkan Badan Restorasi Gambut yang lebih fleksibel dan mengkaji penguatan sanksi bagi pelaku karhutla.
Jakarta, IDN Times - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Listyo Sigit Prabowo mengungkap upaya pemerintah dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang baru-baru ini kembali diprotes Malaysia. Listyo menyatakan, Presiden Prabowo Subianto telah mengerahkan semua stekholder untuk mempercepat penanggulangan karhutla.
Listyo mengatakan, Presiden Prabowo telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah (pemda) hingga masyarakat untuk bersama-sama mempercepat penanggulangan karhutla.
"Kami kan sedang melaksanakan berbagai macam pantauan. Yang jelas ini menjadi kajian untuk mengambil langkah yang terbaik," kata Listyo di Kompleks Istana, Jakarta, Minggu (11/10/2026).
1. Prabowo disebut telah kerahkan satgas atasi karhutla
Kepala KSP Listyo Sigit Prabowo ungkap upaya pemerintah atasi karhutla. (Dok. KSP). Listyo mengatakan, Presiden Prabowo telah mengerahkan satuan tugas (satgas), baik darat dan udara dalam penanggulangan karhutla.
"Satgas udara, Satgas darat, kemudian juga upaya-upaya untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi," kata dia.
Listyo mengatakan, pemerintah juga telah mempersiapkan Badan Restorasi Gambut sebagai badan yang lebih fleksibel dalam mencegah karhutla di masa depan.
"Semuanya sedang didorong termasuk bagaimana mempersiapkan Badan Restorasi Gambut untuk menjadi badan yang lebih fleksibel untuk ke depan menghadapi dan mencegah agar Karhutla betul-betul bisa diminimalkan," kata Mantan Kapolri itu.
2. Prabowo panggil sejumlah pakar soal karhutla
Presiden Prabowo Subianto menjadi Inspektur Upacara Peringatan HUT ke-81 TNI, Senin (5/10/2026). (IDN Times/Ilman Nafi'an) Presiden Prabowo Subianto sempat menggelar rapat dengan sejumlah pakar untuk mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (24/9/2026). Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
"Hari ini rencana kita mau ratas mitigasi karhutla supaya tidak terus berulang setiap tahun. Semua sektor harus dimitigasi. Sedih kita kalau kejadian yang kita sudah tahu, tapi terus berulang," ujar Prasetyo dalam keterangannya saat itu.
Menurut Prasetyo, sejumlah ahli dipanggil untuk diminta masukan. Menurutnya, masyarakat perlu diberikan edukasi. "Rapat di Istana. Akan ada beberapa ahli-ahli yang dipanggil. Edukasi penting, karena semua kebakaran berasal dari ulah manusia," ucap dia.
3. Pelaku karhutla didakwa sebagai terorisme ekologi
Presiden Prabowo Subianto ketika memimpin upacara hari Kesaktian Pancasila 2026. (Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden) Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya memperkuat penegakan hukum terhadap pihak yang melakukan pembakaran hutan dan lahan (karhutla). Prabowo meminta pelaku karhutla dikategorikan sebagai “terorisme ekologi”.
Hal itu disampaikan Prabowo saat memimpin rapat terbatas secara hybrid mengenai penanganan sejumlah bencana di Indonesia dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Negara mendapat laporan mengenai kondisi karhutla sekaligus kesiapan pemerintah menghadapi potensi kerawanan dalam sekitar satu setengah bulan mendatang.
Prabowo meminta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menelaah kembali ketentuan hukum terkait pembakaran hutan dan lahan. Prabowo juga membuka opsi penguatan sanksi melalui perubahan undang-undang dengan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“ Saya katakan itu coba nanti Mensesneg dengan Menteri Hukum didalami supaya masalah sanksi-sanksi hukumnya, mungkin undang-undangnya kita minta ke DPR untuk diperberat bahwa ini kita golongkan terorisme ekologi. Ini sangat serius,” ujar Prabowo dalam keterangannya.
