Kalau Masih Berkerumun, Dishub DKI Bakal Larang Ojol Beroperasi!

14 Sep 2020, 12:28 WIB

Ilustrasi ojek online (IDN Times/Sunariyah)

Jakarta, IDN Times - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan bahwa aturan terkait izin pengangkutan penumpang ojek online dan pangkalan bisa dicabut dalam tiga hari ke depan. Hal itu bisa terjadi jika pengendara ojek tidak menerapkan jaga jarak dan tetap berkerumun.

"Jika dalam tiga hari ke depan didapati mereka terus berkumpul, maka regulasi terkait dengan diperbolehkannya mereka melakukan pengangkutan penumpang itu akan dilakukan pelarangan," kata dia kepada wartawan di Pasar Jumat, Jakarta Selatan, Senin (14/9/2020).

1. Regulasi soal berkerumun sudah diatur

Kadishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo (IDN Times/Muhammad Athif Aiman)

Dia menjelaskan bahwa dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 156 Tahun 2020 telah diatur bagaimana teknis pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Jakarta di bidang transportasi, salah satunya aturan soal pengangkutan penumpang oleh ojek online maupun pangkalan.

“Kita pahami regulasi selama PSBB dilarang orang, warga, untuk berkumpul dan lebih dari lima orang. Ini pun berlaku bagi ojek online dan pangkalan,” kata dia.

2. Berharap agar perusahaan aplikasi turut awasi pengemudi ojek

Ojek online sedang melintas di jalan sekitar Kota Tua, Jakarta Barat pada Rabu (5/8/2020) (IDN Times/Reynaldy Wiranata)

Dalam waktu tiga hari ke depan, Dishub DKI Jakarta akan melakukan evaluasi dan melibat apakah memang tidak ada ojek online mau pun pangkalan yang melanggar aturan ini. Dia berharap adanya peran lebih dari perusahaan aplikasi untuk melihat pergerakan para pengemudi ojek online yang bekerja di bawah naungan mereka.

“Jadi kami berharap bahwa perusahaan aplikasi memanfaatkan teknologi informasi untuk menjaga agar para driver online ini tidak berkumpul dan berkerumun lebih dari lima orang,” ujar dia.

3. Pengendara yang masih berkerumun bisa diblokir

Dok.IDN Times/Istimewa

Untuk melaksanakan pengawasan ini, Pemprov DKI Jakarta turut melibatkan TNI, Kepolisian, dan Satpol PP. Dalam kesempatan yang sama, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo juga mengatakan bahwa perusahaan aplikasi bisa memanfaatkan fitur teknologi geofencing.

“Jadi kalau ada ojek berkumpul 4-5 orang kalau perlu di situ diblok, jadi mereka tidak bisa menerima pesanan gitu. Jadi mau gak mau dipaksa para tukang ojek ini menyebar jangan berkumpul lebih dari 2 meter sebagaimana disampaikan keputusan 156 (SK Nomor 156 Tahun 2020)," kata dia.