Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Kampung Betawi di PRJ Tuai Kritik, Pramono: Bukan Keputusan Pemprov
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung hadir dalam acara Indonesia Summit 2026. (IDN Times/Demas)
  • Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Pemprov tidak menentukan lokasi Kampung Betawi di PRJ, melainkan keputusan penuh dari pihak pengelola acara.
  • Kritik muncul karena posisi Kampung Betawi dianggap kurang strategis sehingga kuliner dan produk khasnya kalah sorotan dibanding tenant besar lainnya.
  • Pramono juga menyebut Pemprov DKI tidak terlibat dalam penentuan harga tiket PRJ yang sebelumnya menuai kritik dari masyarakat.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Orang-orang marah karena Kampung Betawi di acara PRJ ditaruh di pojok, jadi kurang kelihatan. Gubernur Pramono bilang itu bukan keputusan pemerintah Jakarta tapi orang yang urus PRJ. Katanya pemerintah juga tidak ikut tentuin harga tiket. Sekarang mereka cuma kerja sama saja biar acara tetap jalan baik.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Pernyataan Pramono menunjukkan sikap transparan dan tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta dalam menanggapi kritik publik, sekaligus memperjelas batas kewenangan antara pemerintah dan pengelola PRJ. Di sisi lain, penyelenggaraan Indonesia Millennial Summit 2026 mencerminkan semangat kolaboratif lintas generasi untuk memahami nilai serta aspirasi Milenial dan Gen Z di berbagai wilayah Indonesia.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times — Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi kritik masyarakat terkait penempatan Kampung Betawi di area pojok Pekan Raya Jakarta (PRJ). Posisi tersebut dinilai kurang strategis sehingga kuliner dan produk khas Betawi tidak mendapat sorotan yang sama dengan tenant besar lainnya.

Pramono menjelaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak terlibat dalam menentukan lokasi Kampung Betawi di arena PRJ. Menurut dia, keputusan tersebut merupakan kewenangan pihak pengelola yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PRJ.

"Untuk Kampung Betawi di PRJ, terus terang bukan Pemerintah DKI Jakarta yang memutuskan. Ini sepenuhnya kerja sama antara Pemerintah DKI Jakarta dengan manajemen yang memang bertanggung jawab untuk pelaksanaan PRJ. Dan merekalah yang memutuskan," kata Pramono usai acara Indonesia Millenial Summit by IDN Times, di Tribrata Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (18/6/2027).

Ia juga menegaskan Pemprov DKI tidak ikut menentukan berbagai aspek teknis penyelenggaraan, termasuk harga tiket masuk PRJ yang sebelumnya juga sempat menuai kritik dari masyarakat.

"Kami terus terang tidak pernah terlibat dalam menentukan tiket harganya berapa yang kemarin dikritik, termasuk untuk Kampung Betawi dan sebagainya," ujarnya.

IDN menggelar Indonesia Summit 2026, sebuah konferensi independen yang khusus diselenggarakan untuk dan melibatkan generasi Milenial dan Gen Z di Tanah Air. Dengan tema "The Next Us: Indonesia's Leap in the Algorithmic Age". IS 2026 bertujuan membentuk dan membangun masa depan Indonesia dengan menyatukan para pemimpin dan tokoh nasional dari seluruh nusantara.

IS 2026 diadakan di Tribrata Dharmawangsa, Jakarta, pada 17 sampai 18 Juni 2026. Dalam IS 2026, IDN juga meluncurkan Indonesia Millennial and Gen-Z Report 2027.

Survei ini dikerjakan oleh IDN Research Institute. Melalui survei ini, IDN Media menggali aspirasi dan DNA Milenial dan Gen Z, apa nilai-nilai yang mendasari tindakan mereka. Survei ini menjangkau responden Milenial dan Gen Z di sembilan wilayah di Indonesia, antara lain Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan, dan Sulawesi.

Editorial Team

Related Article