Kapolri Ungkap Penyadapan Prabowo Diduga Lewat Lisan dan Grup WhatsApp

12 Nov 2026, 12:58 WIB2 min read

Tino Satrio

News

Channel

Add Us on Google

Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR RI dengan Kapolri terkait penyadapan ilegal Presiden RI. (Youtube.com/DPR RI)

Intinya Sih

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap dugaan perintah penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto berasal dari mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Dalam rapat dengan Komisi III DPR, Suyudi menyebut instruksi diduga diteruskan melalui perwira tinggi dan grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik atau laporan polisi.
Ahrie Sonta diduga memerintahkan penyadapan sepanjang 2025-2026 serta, pada Oktober 2026, pembubaran grup WhatsApp dan penghapusan data dari LIMS serta PLX.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap dugaan perintah penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan secara lisan dan melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik.
Who?
Suyudi Ario Seto menyebut dugaan instruksi berasal dari mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, diteruskan Slamet Uliandi dan Eko Hadi Santoso, lalu diterima Ahrie Sonta selaku Plt Kabag Monitoring.
Where?
Pengungkapan kronologi disampaikan dalam rapat kerja Kapolri bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
When?
Suyudi menyampaikan keterangan pada Kamis, 12 November 2026. Dugaan penyadapan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026, sedangkan pembubaran grup dan penghapusan data diduga diperintahkan pada Oktober 2026.
Why?
Motif atau alasan di balik dugaan perintah penyadapan per saat ini masih belum diketahui. Suyudi menyatakan penyadapan diduga dilakukan tanpa permohonan penyidik, laporan polisi, maupun keterkaitan dengan prosedur penegakan hukum.
How?
Perintah diduga diteruskan berjenjang melalui perwira Polri, disampaikan lisan atau lewat WhatsApp, lalu akses dan hasil penyadapan diproses menggunakan sistem LIMS serta FriendLinks-X atau PLX. Data kemudian diduga diperintahkan untuk dihapus.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Kapolri Suyudi bilang ada dugaan perintah menyadap telepon Presiden Prabowo. Perintah itu diduga dari mantan Kapolri Listyo Sigit dan diteruskan beberapa polisi lewat grup WhatsApp. Katanya tidak ada surat resmi. Ahrie juga diduga menyuruh grup dibubarkan dan data sadapan dihapus pada Oktober 2026.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Pengungkapan dugaan penyimpangan dalam rapat kerja Komisi III DPR RI menunjukkan adanya ruang akuntabilitas terhadap penggunaan kewenangan penyadapan. Penjelasan mengenai jalur instruksi, ketiadaan dokumen penyidik, serta dugaan penghapusan data memberi dasar yang lebih jelas bagi pemeriksaan atas prosedur dan tata kelola internal kepolisian.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap penggunaan grup WhatsApp sebagai wadah untuk menyampaikan perintah penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Instruksi tersebut diduga berasal dari Listyo Sigit Prabowo selaku mantan Kapolri.

Perintah itu kemudian diteruskan melalui sejumlah perwira tinggi Polri. Kronologi ini disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026).

Pria berusia 53 tahun itu menyebut, perintah penyadapan diduga disampaikan secara lisan maupun melalui grup WhatsApp. Perintah itu, ditegaskan Suyudi, tanpa disertai surat permohonan dari penyidik.

"Perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP, melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS. Selanjutnya, perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi," kata Suyudi.

Diduga rantai instruksi tersebut mengalir melalui Irjen Slamet Uliandi (SU) dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH), sebelum diterima Ahrie Sonta (AS) yang saat itu menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Monitoring. Suyudi menjelaskan, Ahrie diduga memerintahkan penyadapan secara lisan sepanjang 2025 hingga 2026.

"Ketika AS selaku Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring atau Plt Kabagmon diduga memerintahkan penyadapan secara lisan tanpa surat permohonan dari penyidik, sehingga sejumlah nomor telepon diduga disadap tanpa keterkaitan dengan prosedur penegakan hukum," ujar Suyudi.

Dugaan penyimpangan itu juga berkaitan dengan penggunaan sistem LIMS dan FriendLinks-X atau PLX. Sistem tersebut digunakan dalam proses penyediaan akses, pemantauan, hingga pengolahan hasil penyadapan. Ahrie juga diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp hingga penghapusan data hasil penyadapan dari sistem LIMS dan PLX.

"Selanjutnya pada Oktober 2026, AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan, serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan FriendLinks-X atau PLX," kata Suyudi.