Kasus DJKA, KPK Usut Fee yang Diduga Diterima Sudewo dari Swasta
- KPK memeriksa mantan anggota DPR sekaligus Bupati Pati nonaktif, Sudewo, terkait dugaan penerimaan fee dari pihak swasta dalam pengadaan proyek di DJKA.
- Pemeriksaan terhadap Sudewo dilakukan untuk melengkapi berkas perkara setelah sejumlah saksi dari DJKA dan pihak swasta sebelumnya telah diperiksa secara maraton oleh penyidik.
- Sudewo kini ditahan KPK karena terjaring OTT dalam kasus dugaan pemerasan calon perangkat desa di Kabupaten Pati bersama tiga tersangka lainnya.
Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa mantan Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Sudewo. Bupati Pati nonaktif itu diperiksa perihal aliran uang yang diduga diterimanya dari pihak swasta dalam kasus dugaan korupsi.
"Penyidik mendalami peran dan dugaan keterlibatan saudara SDW dalam pengkondisian pengadaan di DJKA termasuk juga saudara SDW didalami terkait dengan dugaan penerimaan fee proyek dari para pihak swasta," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (29/4/2026).
1. Pemeriksaan Sudewo melengkapi pemeriksaan sebelumnya
Selain itu, kata Budi, pemeriksaan Sudewo dilakukan untuk melengkapi berkas perkara. Terlebih ada sejumlah saksi yang telah secara maraton diperiksa KPK dalam perkara ini.
"Nah, pemeriksaan hari ini terhadap saudara SDW juga tentunya melengkapi pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya, karena di daerah juga sebelumnya penyidik maraton melakukan pemeriksaan baik pihak-pihak di DJKA maupun pihak dari swasta ya, pendalaman terkait dengan proses mekanisme pengadaan barang dan jasa di lingkup DJKA," ujarnya.
2. Sudewo pernah disebut menerima fee
Sebelumnya, KPK menyebut Sudewo menjadi salah satu pihak yang menerima aliran uang dalam korupsi proyek pembangunan jalur kereta. Hal itu diungkapkan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.
3. Sudewo ditahan KPK karena kena OTT
Saat ini Sudewo telah ditahan KPK. Namun, ia ditahan karena terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK dalam kasus dugaan pemerasa pengisian calon perangkat daerah di Kabupaten Pati.
Ada empat tersangka dalam perkara ini. Mereka adalah Sudewo selaku Bupati Pati, Sumarjiono selaku Kades Arumanis, Yoyon selaku Kades Tambaksari, dan Karjan selaku Kades Sukorukun atas dugaan pemerasan pemerasan calon perangkat desa.
Para Tersangka disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf e UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 20 huruf c KUHP.
