Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
(IDN Times/Irfan Fathurohman)
(IDN Times/Irfan Fathurohman)

Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga eks Anggota DPRD DKI Jakarta. Tiga orang itu diperiksa sebagai saksi kasus pengadaan lahan di Pulogebang, Jakarta Timur.

"Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK," ujar Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis (23/2/2023).

1. Staf Komisi C DPRD DKI ikut diperiksa KPK

Juru Bicara KPK Ali Fikri (IDN Times/Aryodamar)

Tiga eks Anggota DPRD DKI Jakarta itu adalah Ruslan Amsyari, James Arifin Sianipar, dan Ichwan Jayadi. Selain itu, KPK juga memeriksa seorang staf Sekretariat Komisi C DPRD DKI bernama Safrudin.

"Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan pengusulan besaran anggaran oleh Perumda Sarana Jaya untuk dibahas di DPRD DKI Jakarta," ujar Ali.

"Selain itu. didalami juga terkait dugaan adanya aliran sejumlah uang ke berbagai pihak dalam pengadaan lahan di Pulogebang tersebut," sambungnya.

2. KPK belum umumkan tersangka

Ilustrasi Korupsi. (IDN Times/Aditya Pratama)

Diketahui, KPK mulai mengusut dugaan korupsi pengadaan tanah di Cakung oleh BUMD DKI Jakarta, Sarana Jaya pada 2018-2019. Hingga saat ini, KPK masih mengumpulkan keterangan saksi dan bukti tambahan.

Meski sudah naik ke tahap penyidikan, KPK belum mengumumkan secara resmi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini. Hal ini akan dilakukan ketika proses penyidikan cukup.

3. KPK sempat geledah DPRD DKI Jakarta

Kantor DPRD Provinsi DKI Jakarta. (IDN Times/Sunariyah)

Sementara penyidikan berlangsung, KPK masih terus menghitung kerugian negara yang diakibatkan korupsi ini. Kerugian atas kasus ini telah mencapai ratusan miliar rupiah.

Dalam proses penyidikan, KPK sempat menggeledah sejumlah ruangan di DPRD DKI Jakarta. Ruang kerja yang digeledah antara lain milik Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi dan eks Wakil Ketua DPRD, M Taufik.

M Taufik juga pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu. Ia mengaku ditanya penyidik soal proses penganggaran di DPRD DKI.

Editorial Team