Jakarta, IDN Times - Irjen Polisi Ahrie Sonta Nasution ditetapkan sebagai salah satu tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Melalui kuasa hukumnya, mantan ajudan Prabowo itu berjanji akan terbuka soal kasus yang menjeratnya.
"Klien kami akan terbuka untuk membuat terang benderang kasus ini," ujar Kuasa Hukum Ahrie Sonta, Krisna Murthi dalam keterangan video yang dikutip pada Sabtu (7/11/2026).
Krisna mengungkapkan, kliennya telah mendapatkan pendampingan hukum sejak awal diperiksa sebagai saksi hingga dijadikan tersangka. Ia mengeklaim tak ada intimidasi dalam proses hukum yang menjerat kliennya.
"Saat ini proses hukum masih berjalan, kami akan kooperatif terhadap proses hukum," ujarnya.
Krisna mengaku tak ingin membangun opini pada proses hukum yang berjalan. Ia yakin penegakan hukum akan berjalan objektif.
"Kami meyakini penegakan hukum akan berjalan profesional dan tidak mengabaikan hak-hak klien kami," ujarnya.
Diketahui, Polri menetapkan eks Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data, dan akses ilegal terhadap nomor Presiden dan sejumlah pejabat negara lainnya termasuk media.
Penyadapan ini diduga dilakukan sejak 2025. Namun, motif penyadapan belum diketahui.