Kata Demokrat Soal Koalisi dengan PKS-PKB di Semut Merah
Jakarta, IDN Times — Partai Demokrat buka suara terkait kabar bergabungnya partai tersebut dengan poros Islam dalam Koalisi Semut Merah gagasan PKS dan PKB.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Parta Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, hingga saat ini, pihaknya masih membuka komunikasi dengan semua partai politik (parpol). Pasalnya, Demokrat belum bisa mengusung nama calon presiden (capres) karena belum mencapai presidential threshold sebanyak 20 persen, sehingga perlu koalisi.
“Demokrat memang membuka komunikasi dengan semua parpol, karena untuk ikut Pemilu 2024 harus memiliki koalisi memenuhi syarat presidential threshold 20 persen,” kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Jumat (17/6/2022).
1. Demokrat akui komunikasi dengan PKS dan PKB makin intens
Herzaky mengatakan, pihaknya makin intens berkomunikasi dengan PKS dan PKB. Menurutnya, ada kesamaan platform, visi, dan cara pandang dalam memperjuangkan hak dan program yang pro rakyat antara Demokrat dengan partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Semut Merah itu.
Dia juga mengaku, membangun komunikasi yang egaliter atau setara tanpa saling mendominasi. Namun dalam pembicaraan itu, setiap pihak belum membahas nama pasangan calon presiden-wakil presiden.
“Apalagi Partai Demokrat, PKS, dan PKB pernah sama-sama dalam pemerintahan pada periode 2004-2014. Soal capres-cawapres kami kesampingkan dulu,” ujar dia.
2. Komunikasi masih intens di luar Koalisi Semut Merah
Selain itu, Herzaky juga menekankan, pihaknya juga masih menjalin komunikasi dengan pihak-pihak di luar Koalisi Semut Merah. Namun ia tak menjelaskan partai apa yang dimaksud.
“Kami juga sedang melakukan komunikasi intens dengan satu partai lagi di luar PKS dan PKB.
3. Daftar perolehan kursi di DPR
Berdasarkan hasil perolehan kursi DPR RI dari Pemilu 2019, hanya PDIP yang bisa mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Pasalnya PDIP memiliki sebanyak 22 persen kursi di DPR.
Berikut daftar lengkap perolehan kursi di DPR.
- PDIP 128 kursi (22 persen)
- Golkar 85 kursi (14 persen)
- Gerindra 78 kursi (13 persen)
- Nasdem 59 kursi (10 persen)
- PKB 58 kursi (10 persen)
- Demokrat 54 kursi (9,3 persen)
- PKS 50 kursi (8,9 persen)
- PAN 44 kursi (7,6 persen)
- PPP 19 kursi (3,3 persen)
